Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha belum bisa memperkirakan seberapa besar dampak skema imbal dagang business to business (B to B) dalam mendongkrak ekspor Indonesia.
Namun, langkah pemerintah untuk menyertakan dunia usaha dalam skema alternatif perdagangan ini disambut baik dan diharapkan dapat mengurangi kompleksitas dalam barter.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan skema B to B cenderung baru dan belum secara efektif dipakai pelaku usaha selain oleh BUMN yang berperan sebagai badan pelaksana. Tetapi, dia berpandangan skema B to B menjadi sebuah perkembangan positif dibandingkan dengan skema government to government (G to G).
"Meskipun dibuka kesempatannya kepada pelaku usaha, secara keseluruhan tidak banyak diminati pelaku usaha karena efisiensi perdagangannya [imbal dagang G to G] sangat rendah dibandingkan dengan skema perdagangan biasa," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (29/7/2021).
Shinta mengatakan efisiensi rendah pada skema terdahulu tidak terlepas dari posisi pemerintah yang menentukan semua aspek perdagangan, mulai dari keberadaan kuota dagang yang bisa dipakai, jenis komoditas yang bisa diperdagangkan, seleksi importir atau calon pembeli, sampai negara mitra yang memenuhi kriteria.
"Dana hasil ekspornya juga harus diklaim dari pemerintah karena dana hasil ekspor melalui imbal dagang di-pool di pemerintah sehingga sulit memperoleh kepastian pencairan dana hasil ekspornya. Ini tentu tidak ideal bagi eksportir swasta karena umumnya perlu memastikan kelancaran revenue untuk kelanjutan usaha," tambah Shinta.
Baca Juga
Di sisi lain, Shinta juga menilai skema administrasi yang ditempuh pelaku usaha cenderung lebih kompleks dan memakan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan skema perdagangan umum.
Terlepas dari kendala pada skema terdahulu, Shinta melihat terdapat peluang besar dari skema imbal dagang B to B karena kompleksitas dan ketidakpastiannya bisa lebih rendah.
Hal ini tidak lepas dari kehadiran pihak ketiga yang bisa menjadi back up bagi pengusaha dalam proses eksekusi seperti pembiayaan perdagangan dan bahkan untuk logistik yang lebih efisien.
"Kami harap aturan perdagangan dengan skema imbal dagang B to B ini bisa mengarusutamakan aturan imbal dagang yang berbeda-beda di tiap kementerian sehingga beban administratif dagang dalam skema ini bisa lebih efisien dari pada skema dagang biasa," kata Shinta.
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menawarkan skema imbal dagang B to B kepada 35 negara mitra dagang. Imbal dagang alias barter dipilih sebagai skema baru untuk mendorong peningkatan ekspor dan sebagai alternatif perdagangan umum.
Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Marthin mengatakan penjajakan dilakukan ke 35 negara dengan mendata potensi komoditas yang bisa diekspor Indonesia. Kebutuhan impor negara-negara tersebut juga dianalisis.
“Penjajakan skema imbal dagang B-to-B ditawarkan ke 35 negara di dunia. Perwakilan dagang kita melakukan penawaran dan kami sudah memperoleh data dan informasi sekuat mana keinginan mereka,” kata Marthin dalam dalam webinar, Kamis (29/7/2021).
Dari ke-35 negara tersebut, dia mengatakan 10 negara telah memberi respons positif. Indonesia bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pelaksanaan imbal dagang B-to-B dengan Meksiko pada 2 Juli 2021.
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berperan sebagai badan pelaksana dalam kesepakatan imbal dagang B-to-B perdana yang dilakukan Indonesia tersebut.
