Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengawasan langsung ke daerah-daerah untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan efektif di tengah besarnya potensi penambahan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama mengatakan kementerian melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan efektif dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Pengawasan secara ketat dilakukan oleh kementerian terhadap bantuan nontunai yang disalurkan ke pasar yang memanfaatkan layanan daring e-warong. Dalam pengawasan tersebut, kementerian melakukan peninjauan harga eceran tertinggi dari produk sembako yang disalurkan.
“Kami cek ke lapangan dan memastikan bantuan tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran,” kata Asep melalui siaran pers yang dikutip Bisnis, Kamis (29/7/2021).
Pengecekan ke lapangan bertujuan memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako menerima komoditas dari komponen dengan tepat harga, tepat kualitas, serta tepat sasaran.
Adapun, Asep menyebut masih terdapat beberapa harga komoditas yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satu komoditas yang terlacak naik adalah telur dengan harga di atas HET. HET untuk telur saat ini senilai Rp24.000/kg.
Sebagai informasi, setiap KPM BPNT/Program Sembako menerima bantuan dengan indeks Rp200.000/bulan. Sejumlah komoditas yang disalurkan pemerintah dalam program KPM BPNT/Program Sembako tersebut antara lain beras, telur, ikan, buah jeruk, kentang, dan tahu.
“Agar harga komoditas sesuai dengan HET, akan dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sehingga penerima BPNT/Program Sembako bisa menerima dengan kualitas yang terbaik,” kata Asep.
Menyoal upaya untuk memastikan efektivitas bantuan tunai yang justru paling rentan, Bisnis telah menghubungi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos yang terjun langsung melakukan pengawasan. Tetapi, sampai dengan berita ini dituliskan belum ada respons dari Kemensos.
Perlu diketahui, pemerintah menambah alokasi anggaran serta mempercepat proses penyaluran bantuan sosial sebagai upaya menahan gelombang penolakan masyarakat terhadap implementasi PPKM Level 3-4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Pemerintah menambah alokasi anggaran bantuan sosial dari Rp153,86 triliun pada 5 Juli 2021 menjadi Rp187,84 triliun pada 16 Juli 2021.
