Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diharapkan memiliki langkah alternatif dalam menyehatkan kondisi UMKM setelah mengurangi alokasi anggaran dukungan pelaku usaha di segmen tersebut serta korporasi dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.
Pengurangan alokasi anggaran dilakukan di tengah morat-maritnya kondisi UMKM di Tanah Air. Menurut data Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), dari total 64,7 juta unit usaha yang beroperasi pada 2019, tersisa sekitar 34 juta unit pada akhir 2020.
Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia, organisasi yang menaungi UMKM di Tanah Air, Sutrisno Iwantono, mengatakan pemerintah harus menggencarkan sosialisasi mengenai akses mendapatkan bantuan UMKM di daerah-daerah yang selama ini menjadi masalah utama tidak efektifnya bantuan.
"Pada penyaluran sebelumnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran karena masalah pendataan dan mekanisme yang tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi, orang tidak tahu bagaimana mengakses bantuan itu. Jadi, sosialisasinya harus lebih gencar," ujar Iwan, Selasa (27/7/2021).
Menurut Iwan, pendataan yang kurang baik menjadi faktor tidak meratanya penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM. Tahun lalu, jelasnya, penyaluran sebagian besar hanya terpalu kepada pelaku UMKM yang sudah melewati program pembinaan pemerintah. Sementara itu, banyak UMKM yang belum mendapatkan pembinaan yang terdampak parah akibat pandemi.
Dia berharap pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) bisa lebih baik serta mekanisme penyalurannya bisa lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Dengan demikian penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif.
Baca Juga
Dalam proses pengumpulan datanya, lanjut Iwan, perangkat daerah seperti lurah harus dilibatkan. Perangkat di derah diharapkan bisa melakukan pendataan yang mendetail. Selain itu, pelibatan perlu dilakukan dalam upaya sosialisasi bantuan untuk UMKM.
"Jadi aturannya harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Untuk itu, perlu dipastikan perangkat pemerintahan di daerah bisa bekerja dengan maksimal dalam menyalurkan bantuan," sambungnya.
Menurutnya, dari 64,7 juta usaha, segmen pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan disebut menjadi yang paling terdampak. Jumlah UMKM dari sektor tersebut dikatakan sekitar 30 persen dari total.
Sektor berikutnya yang terdampak cukup parah adalah perdagangan besar yang jumlahnya 20 persen dari total UMKM. Kemudian, UMKM di segmen pengolahan, seperti pabrik tempe dan keripik jumlahnya diperkirakan sebanyak 15 persen dari total UMKM di Tanah Air.
