Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengharapkan dengan adanya penataan Batam Logistic Ecosystem (BLE), ekonomi di Batam dapat kembali menggeliat yang sekaligus juga mengatasi sejumlah persoalan krusial industri galangan kapal.
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan peran strategis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas harus mejadi perhatian serius dari pemerintah. Bukan hal yang mengherankan apabila pada Maret 2021, pemerintah meluncurkan BLE yang merupakan proyek percontohan dan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE).
BLE, kata dia, akan menghubungkan sektor permintaan dan penawaran tidak hanya berfokus pada kolaborasi sistem antar pemerintahan (G to G), tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis (G to B to B). Dia pun memaparkan sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi Batam saat ini adalah pertumbuhan ekonomi negatif dan hilangnya daya saing Batam sejak 2015. Adanya BLE, berarti Batam harus memoles diri supaya investor tertarik menanamkan modalnya kembali.
“Adanya BLE, tentunya harapan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam, seiring dengan itu juga kembali ada peningkatan investasi di Batam,” ujarnya, Selasa (29/6/2021).
Tak hanya persoalan merosotnya pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, industri maritim di Batam tak lagi menjadi daerah tujuan kapal domestik maupun asing. Sejalan dengan persoalan tersebut, kinerja industri galangan kapal dalam kondisi kesulitan untuk bisa bertahan. Saat ini. paparnya hanya 30 persen dari 115 galangan kapal yang beroperasi.
Belum lagi, imbuhnya, pengelolaan kepelabuhanan yang tidak efisien karena adanya pungutan sembarangan yang tak sesuai perundangan. Carmelita berharap ada upaya menggandeng swasta dalam mendorong bangkitnya bisnis galangan kapal, pelayaran dan industri maritim di Batam yang memberikan jaminan bagi pekerjanya.
Baca Juga
Kemudian, pelaku juga menginginkan pembenahan penyelenggaraan kepelabuhanan Batam dengan mengembalikan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu, pemerintah juga diharapkan bisa merevisi beberapa peraturan pungutan untuk menjaga kondusifitas iklim usaha di Batam.
Berdasarkan KM No.Kp 432/2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat 36 pelabuhan melayani angkutan laut, 1321 rencana lokasi pelabuhan, dan 55 Terminal (bagian dari pelabuhan umum)
Beberapa Pelabuhan atau Terminal Umum Barang di Batam Pelabuhan Batu Ampar (Operator BP Batam), Terminal Umum PTK Kabil (Operator BUP Swasta), Terminal Umum PTK Kabil (Operator BUP Swasta), dan terminal Umum Curah Kabil (Operator BP Batam).
