Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin kelompok G7 akan meluncurkan proyek infrastruktur global baru untuk menandingi proyek Belt and Road Initiative China.
Namun, initiatif ini akan berlandaskan teknologi hijau. Hal tersebut diungkapkan para pemimpin G7 dalam pertemuan di Inggris. Dikutip dari Bloomberg News, G7 akan menyediakan kerangka kerja untuk mendukunga keberlajutan pembangunan dan transisi hijau di negara berkembang.
Biden telah menggembar-gemborkan rencana itu, tetapi Jerman ragu-ragu tentang proposal ini dengan alasan sudah ada tindakan barat di seluruh dunia yang bekerja untuk membatasi kemajuan China, kata seorang pejabat Eropa.
Jerman juga enggan menjanjikan jumlah yang konkret untuk proyek semacam itu, kata pejabat itu. Berbagai proposal dirancang untuk menawarkan tindakan kontras yang jelas antara pendekatan Beijing terhadap hubungan luar negeri dan alternatif yang ditawarkan oleh negara-negara demokrasi industri, menurut dua pejabat AS lainnya yang memberi pengarahan kepada wartawan tentang rencana tersebut dengan syarat anonim.
Sementara itu, Perdana Menteri Italia Mario Draghi dan Kanselir Jerman Angela Merkel berbicara lebih banyak tentang sifat kooperatif dari hubungan G7 dengan China, kata pejabat AS. Semua pemimpin membahas pembentukan kelompok kerja atau gugus tugas di China.
Merkel mengatakan kepada wartawan Sabtu malam bahwa dia menyambut gugus tugas, tetapi tidak ingin membingkainya sebagai upaya anti-China.
Baca Juga
"Ini bukan tentang menentang sesuatu, tetapi untuk sesuatu," katanya.
Seorang pejabat Eropa yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan bahwa semua negara telah memperkuat sikap mereka terhadap China dibandingkan dengan pertemuan G7 sebelumnya.
Sumber Bloomberg tersebut mengatakan bahwa para pemimpin lainnya, termasuk Johnson, setuju dengan poin yang diangkat Merkel.
Para pemimpin sepakat untuk bekerja sama untuk menanggapi apa yang mereka anggap sebagai praktik ekonomi non-pasar oleh China, serta berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kerja paksa dalam rantai pasokan, termasuk di Xinjiang, kata pejabat tersebut.
