Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan tidak ada praktik komersialisasi atas penetapan harga untuk vaksin program Vaksinasi Gotong Royong. Terkait dengan adanya pelaku usaha yang keberatan dengan masalah harga, pemerintah mengatakan telah menyediakan opsi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah penetapan harga vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong dibuka secara transparan dan ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir untuk mencari keuntungan. Harga vaksin dibuka secara transparan dan ditentukan oleh BPKP. Di situ jelas ada harga jual yang terdiri atas harga pembelian dan harga distribusi," ujar Erick dalam acara bertajuk Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong untuk Bangkit Bersama, Rabu (19/5/2021).
Adapun, harga yang ditetapkan dalam KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm sudah dikonsultasikan dengan berbagai pihak.
Menurut KMK, harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Namun, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).
Baca Juga
Terkait dengan adanya perusahaan yang keberatan mengeluarkan biaya untuk menjadi peserta program sukarela Vaksinasi Gotong Royong, sambung Erick, pemerintah menyediakan program vaksinasi pemerintah sebagai opsi kedua.
"Jadi, kita tidak pernah memaksa UMKM untuk ikut program Vaksinasi Gotong Royong. Mengenai harga, sejak awal kami tidak berpikir melakukan komersialisasi," tegasnya.
