Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu Rp699,43 triliun hingga 11 Mei 2021.
Dia menjelaskan bahwa realisasi tersebut naik Rp49,01 triliun dari realisasi kuartal I/2021 yakni Rp123,26 triliun.
Penambahan ini bertambah dari sejumlah sektor yakni kesehatan terealisasi Rp24,90 triliun atau mencapai 14,2 persen dari pagu sebesar Rp175,22 triliun. Kemudian realisasi dana perlindungan sosial menyentuh Rp56,79 triliun atau mencapai 37,8 persen dari pagu sebesar Rp150,27 triliun.
Selain itu, realisasi program prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp123,67 triliun serta realisasi insentif usaha Rp26,83 triliun atau mencapai 47,3 persen dari pagu sebesar Rp56,72 triliun.
“Dukungan UMKM sudah Rp42,03 triliun atau 21 persen dari Rp193,53 triliun,” katanya saat konferensi pers virtual, Senin (17/5/2021).
Adapun, realisasi program perlindungan sosial terbagi dalam beberapa bentuk. Program Keluarga Harapan (PKH) telah direalisasi Rp13,83 triliun atau 48,19 persen dari pagu Rp28,71 triliun.
Baca Juga
Kemudian, Kartu Sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20 persen dari pagu Rp45,12 triliun. Program Bantuan Sosial Tunal (BST) mencapai Rp11,18 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp12 triliun serta Program BLT Desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41 persen dari pagu Rp14,4 triliun.
Selain itu, Airlangga melaporkan peredaran uang Bank Indonesia selama periode Ramadan mencapai Rp154,5 triliun atau meningkat 41,5 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Khusus Jabodetabek lanjutnya, penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. “Ini tentunya pelarangan mudik melalui PPKM juga telah mendorong adanya belanja di wilayah aglomerasi,” tuturnya.
