Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai harga yang dipatok untuk program Vaksinasi Gotong Royong tidak terjangkau oleh pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, program tersebut diperkirakan tidak akan disertai oleh satu pelaku UMKM pun.
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk membedakan antara perusahaan padat karya dan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut.
"Harusnya dalam menentukan harga vaksin program Vaksinasi Gotong Royong, pemerintah membedakan antara perusahaan di sektor padat karya yang besar-besar dan UMKM. Sementara kondisi UMKM saat ini masih parah," ujarnya, Senin (17/5/2021).
Dalam KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm, pemerintah senilai Rp321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per 2 kali suntikan.
KMK tersebut juga mengatur bahwa harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Namun, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen di luar pajak penghasilan (PPh).
Baca Juga
Terkait dengan hal tersebut, Ikhsan menilai pemerintah seharusnya tidak mengambil untung sebesar nilai yang ditetapkan dalam KMK sehingga harga yang dipatok pun bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di segmen UMKM.
"Asosiasi UMKM menolak harga yang ditetapkan pemerintah untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Kemungkinan tidak ada perusahaan UMKM yang bisa ikut. Kami lebih baik menunggu program vaksinasi pemerintah," ujarnya.
