Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelapak E-Commerce Bakal Diatur Ketat, Ini Alasan Pemerintah

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pengaturan pelapak e-commerce bukan sebagai langkah proteksi.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 17 Mei 2021  |  12:59 WIB
Ilustrasi belanja online.  - Istimewa
Ilustrasi belanja online. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyampaikan rencana pengaturan lebih lanjut perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) guna menciptakan kesempatan yang sama dalam berusaha bagi pelaku usaha. Hal tersebut mencakup pula kewajiban untuk memiliki izin usaha dan mendaftarkan diri.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan bahwa pelaku usaha PMSE, pedagang, dan penyedia sarana perantara wajib memiliki izin usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang PMSE dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE.

“Dengan demikian bagi pedagang luar negeri pun wajib memiliki izin usaha berupa mendaftarkan diri ke marketplace yang ada dan secara otomatis marketplace harus menunjukkan atau mencantumkan asal pedagang tersebut,” kata Oke, Senin (17/5/2021).

Oke mengatakan identifikasi pedagang tersebut akan memudahkan konsumen dalam mengetahui dan memahami konsekuensi bertransaksi dengan pedagang luar negeri.

“Dan bagi pemerintah bisa memudahkan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
 
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan revisi terhadap Permendag No. 50/2020 bakal memberi afirmasi terhadap usaha kecil dan menengah yang beroperasi di platform digital. Dengan demikian, persaingan yang adil dan sejajar bisa tercipta pada ekosistem ini.
 
“Kami memang sedang merancang peraturannya untuk memastikan jangan sampai produsen kelas kecil dan menengah, apalagi produsen barang-barang Indonesia yang khas seperti pakaian muslim bisa terganggu karena disaingi dengan tidak sejajar dan seimbang di platform-platform digital,” kata Lutfi, awal Mei.

Lewat revisi tersebut, pemerintah bakal mengidentifikasi negara asal penjual yang berdagang di platform digital. Langkah ini dilakukan untuk menjamin persaingan yang sehat tercipta di antara para merchant.
 
“Jadi kami ingin memastikan Permendag No. 50 [Tahun 2020] ini akan kita perbaiki, kita akan atur dari pada pelaku-pelaku cross border dan yang bukan. Kita akan identifikasi country of origin,” kata dia.
 
Lutfi memastikan perubahan regulasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai langkah proteksi. Alih-alih demikian, dia mengatakan revisi dilakukan untuk menjamin perdagangan yang adil dan bermanfaat.
 
“Kita tidak ada semangat proteksionisme di sini. Artinya kita membolehkan siapapun berjualan di Indonesia. Kedua kita memastikan pelaku-pelaku ini harus menjunjung tinggi perdagangan yang adil dan bermanfaat. Tidak kurang dan lebih dari itu,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perdagangan e-commerce marketplace
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top