Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Beberkan Kendala Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah

Terdapat sejumlah kendala terkait dengan rekonstruksi Sulawesi Tengah, sehingga perlu adanya solusi yang tepat.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 12 Mei 2021  |  20:57 WIB
Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi Kota Palu, Sulawesi Tengah, di lokasi relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore, yang disediakan Buddha Tzu Chi sekitar 1.500 unit./Antara - Moh. Ridwan
Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi Kota Palu, Sulawesi Tengah, di lokasi relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore, yang disediakan Buddha Tzu Chi sekitar 1.500 unit./Antara - Moh. Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat rekonstruksi pascabencana alam di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra dan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo pada Senin (10/5/2021).

Dalam keterangan resminya, Surya menyampaikan bahwa ada beberapa kendala terkait dengan rekonstruksi Sulawesi Tengah, sehingga perlu adanya solusi yang tepat.

“Ada hambatan di sana sini, kita coba gali dulu titik masalahnya, kita lihat mulai dari Pemda, masyarakat, pengusaha atau siapapun yang terlibat, yang jelas ini tugas pemerintah yang harus segera kita selesaikan,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (12/5/2021).

Senada, John juga menyampaikan ada beberapa kendala, salah satunya yaitu terdapat beberapa ruang dan lahan yang masih belum layak untuk pembangunan, meski dibutuhkan.

“Jika kita paksakan pembangunan untuk masuk, malah bahaya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, permasalahan percepatan rekonstruksi Sulawesi Tengah tidak hanya kelayakan aspek tata ruang, namun juga masalah pembebasan lahan.

Seperti yang dijelaskan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, bahwa beberapa rencana pembangunan memiliki kendala dalam pembebasan lahan, misalnya pada penyediaan hunian tetap (huntap), Sigi, dan Donggala yang beberapa di antaranya memiliki status lahan klaim bidang tanah masyarakat.

Lebih lanjut, di titik Huntap Talise, pada status lahannya terdapat 101 warga yang meminta kompensasi ganti tanah tumbuh hasil penggarapan di atas lahan huntap Talise. Dengan demikian, Bank Dunia hanya memberikan izin pembangunan infrastruktur huntap, sanitasi dan pembangunan huntap di luar area enclave.

“Itulah kenapa kami memerlukan dukungan salah satunya dari Kementerian ATR/BPN demi percepatan ini,” tegas Arie.

Sebagai informasi, bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu memunculkan beberapa zona merah yang rawan akan bencana sehingga pembangunan urung dilakukan di beberapa titik zona merah tersebut.

Saat ini, perkembangan pembangunan sudah berlangsung pada beberapa aspek, mulai dari pembangunan sumber air, memperbaiki kondisi pantai seperti pembangunan tanggul laut pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi serta perbaikan beberapa ruas jalan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPN sulawesi tengah Kementerian PUPR Gempa Palu
Editor : Yustinus Andri DP

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top