Manuver Menteri Investasi Dinanti, Koordinasi Sektoral Jadi Sorotan

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pihak menantikan aksi nyata Menteri Investasi, seusai dilantik pekan lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, pascapelantikan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan peningkatan realisasi investasi dengan mengandalkan perluasan wewenang dan fungsi yang kini dimiliki instansinya.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza berharap Bahlil bisa mendorong peningkatan investasi dengan melakukan koordinasi lintas sektoral serta sigap menagih sejumlah komitmen investasi asing yang sampai kini belum terealisasi. Terutama juga mendorong realisasi investasi mangkrak.

“Kami berharap Pak Bahlil bisa menjadi menteri super untuk investasi. Selama ini, BKPM hanya memiliki fungsi koordinatif saja sehingga belum memadai. Makanya keberadaan Kementerian Investasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi sektoral,” ungkapnya, Rabu (5/5/2021).

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Dia menyambut baik penunjukan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan berharap menteri yang berlatar belakang pengusaha itu bisa menyelesaikan berbagai hambatan investasi di Tanah Air.

Bahlil sebelumnya juga memastikan pihaknya akan memuluskan investasi di bidang teknologi investasi, terlebih yang memiliki dampak untuk membuka lapangan pekerjaan.

“Silakan investor datang saja bawa teknologi, bawa modal, dan sebagian pasar. Biarlah izin nanti negara yang akan bantu. Pengusaha siapa yang serius melakukan investasi dan realisasi pasti kita akan dorong,” ungkapnya pekan lalu.

Dia juga berjanji, Kementerian Investasi akan mempermudah proses perizinan investasi. Pasalnya, selama ini BKPM hanya dapat mengesekusi regulasi. Sementara dengan bentuk Kementerian Investasi Bahlil bilang kini lembaga yang dipimpinnya juga bisa menyusun regulasi terkait. 

Perluasan kewenangan dan fungsi juga termasuk soal pemberian stimulus. Hal ini misalnya tertuang dalam PP 10/2021 tentang Penanaman Modal Bidang Usaha, dimana Kementerian Investasi punya diskresi pemberian stimulus.

Dengan kewenangan ini, Bahlil diharapkan dapat memberikan stimulus tepat guna untuk memenuhi kebutuhan spesifik calon investor. Ini diperlukan untuk mengeksekusi komitmen-komitmen calon investor yang pada akhirnya juga dapat mendongkrak realisasi investasi nasional.