Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Realisasi Minim Belanja Pemerintah Daerah Hambat Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2021

BPS mencatat belanja barang, jasa, dan pegawai dari APBD mengalami kontraksi.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 05 Mei 2021  |  12:45 WIB
Presiden Jokowi didampingi Menlu dan Seskab melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, secara virtual, dari Istana Bogor, Selasa (13/04/2021) sore / BPMI Setpres - Muchlis Jr
Presiden Jokowi didampingi Menlu dan Seskab melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, secara virtual, dari Istana Bogor, Selasa (13/04/2021) sore / BPMI Setpres - Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal I/2021 terhambat karena realisasi belanja pemerintah daerah atau APBD.

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2021. Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2021 tercatat minus 0,74 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan belanja barang, jasa, dan pegawai dari APBD mengalami kontraksi.

“Kemarin Bapak Presiden sudah mengingatkan agar daerah dapat segera mencairkan dan merealisasikan anggaran yang ada, dan kalau itu bisa diwujudkan maka konsumsi pemerintah akan memabntu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup kuat,” jelas Suhariyanto dalam video conference, Rabu (5/5/2021).

Meski begitu, konsumsi pemerintah secara keseluruhan tumbuh sebesar 2,96 persen pada kuartal I/2021. Pertumbuhan didorong oleh realisasi barang dan jasa yang meningkat untuk kebutuhan belanja bantuan sosial.

Kenaikan belanja barang dan jasa pada konsumsi pemerintah terjadi pada semua komponen kecuali belanja perjalanan dinas yang dibatasi. “Semua pengeluaran ini meningkat karena berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 , baik untuk pengadaan obat-obatan dan vaksin,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp182 triliun yang masih tersimpan di bank dan belum dibelanjakan. Bahkan, Jokowi memerintahkan pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran yang ada.

Upaya ini menurutnya mampu memperbesar sisi permintaan maupun konsumsi di masyarakat.

"Kemarin sudah diingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan," kata Jokowi saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional di Istana Negara, Selasa (4/5/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi BPS apbd
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top