Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perusahaan AS Desak Pemerintah Hapus Pajak Digital, Facebook dan Amazon Ikutan

Pungutan yang diberlakukan oleh Austria, India, Italia, Spanyol, Turki dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS setidaknya US$ 3,1 miliar.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 04 Mei 2021  |  13:56 WIB
Ilustrasi Amazon. - Antara/Reuters
Ilustrasi Amazon. - Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok lobi yang mewakili perusahaan berbasis internet terbesar di Amerika Serikat meminta administrasi Presiden Joe Biden untuk menegosiasikan penghapusan pajak layanan digital yang dikenakan oleh negara-negara mulai dari Inggris hingga India.

Anggota grup ini termasuk beberapa perusahaan online terbesar seperti Amazon.com Inc. dan Facebook Inc. Setidaknya satu anggota grup itu mendukung AS memberlakukan tarif balasan.

Rachael Stelly, pengacara Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, pada sidang Perwakilan Dagang AS (USTR) mengatakan pungutan yang diberlakukan oleh Austria, India, Italia, Spanyol, Turki dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS setidaknya US$ 3,1 miliar.

Sidang tersebut adalah yang pertama dari serangkaian pertemuan yang direncanakan untuk minggu ini karena USTR mempertimbangkan apakah akan mengenakan tarif balasan, berdasarkan bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang dapat berjumlah hampir US$1 miliar setiap tahun.

Barang-barang yang memasuki AS, mulai dari dasi Italia dan sepatu Spanyol hingga permadani Kilim Turki dan perlengkapan kecantikan Inggris, dapat dikenakan tarif sebanyak 25 persen setiap tahun.

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mencoba sejak 2015 untuk menengahi kesepakatan global tentang bagaimana mengenakan pungutan pada perusahaan dengan sedikit atau tanpa kehadiran fisik di pasar tempat mereka berbisnis, dan bertujuan untuk menerapkannya pada pertengahan tahun ini.

Namun, negara-negara yang frustrasi dengan lambatnya negosiasi mulai bergerak maju dengan langkah-langkah sepihak mereka sendiri pada 2019.

"Asosiasi Komputer mendorong USTR untuk menggunakan alat perbaikan yang dimilikinya untuk menghalangi negara dan mengirim pesan yang kuat ke negara lain," kata Stelly, dilansir Bloomberg, Selasa (4/5/2021).

Dia melanjutkan, tarif hanya boleh digunakan dalam keadaan terbatas, dengan cara yang ditargetkan, dan di mana ada strategi yang jelas dirancang untuk mengubah perilaku mitra dagang. Tindakan yang diusulkan USTR tampaknya memenuhi standar ini.

Namun, Stelly mengatakan bahwa solusi OECD, di luar pajak digital yang memicu konflik perdagangan, tetap menjadi jalan terbaik ke depan.

Sementara itu menurut perwakilan industri, pajak menghadirkan beban administratif yang besar karena perusahaan harus menetapkan langkah-langkah kepatuhan terpisah untuk setiap pajak nasional.

Kelompok teknologi khawatir melihat jumlah tindakan tersebut meningkat. Jordan Haas, direktur kebijakan perdagangan di Asosiasi Internet mengatakan pemerintah AS harus terlibat dengan negara lain yang mempertimbangkan pajak digital mereka sendiri, termasuk Brasil, Kanada, dan Vietnam.

Kelompok yang mewakili importir dan peritel batu bata dan mortir menentang tarif pada sidang tersebut, mengatakan bahwa mereka akan dibayar oleh konsumen AS.

Blake Harden dari Asosiasi Pemimpin Industri Ritel yang mencakup Target Corp dan Best Buy Co, mengatakan bahwa tarif tidak mungkin meyakinkan negara-negara untuk menghapus pajak digital. Harden, wakil presiden grup untuk perdagangan internasional, menunjuk ke perang perdagangan AS dengan China, mengatakan bahwa tarif di sana terbukti tidak efektif dalam mengubah perilaku bangsa.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

facebook perusahaan Amerika Serikat pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top