Bisnis.com, JAKARTA — Sulitnya akses bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM untuk memperoleh kredit dinilai menyebabkan rasio wirausaha Indonesia sangat kecil, hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara dalam sarasehan industri keuangan bertajuk Peran Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung PEN dan Pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan, Sabtu (1/5/2021). Acara itu digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Amir menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio wirausaha di Indonesia hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk. Angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Malaysia 5 persen, Singapura 7 persen, China 10 persen, Jepang 11 persen, dan Amerika Serikat 12 persen.
Menurutnya, kondisi itu tak lepas dari sulitnya pelaku UMKM untuk memperoleh kredit usaha. Berdasarkan riset Ease of Doing Business 2020, Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam hal kemudahan mendapatkan kredit bagi UMKM, sejajar dengan Thailand.
Lain halnya, Malaysia berada di peringkat ke-37, lalu Vietnam dan India di peringkat ke-25. Amir menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh UMKM.
"Sebanyak 90 persen UMKM mengalami penurunan omzet selama masa pandemi dan 75,2 persen usaha mikro kesulitan mendapatkan modal kerja untuk kembali memulai usahanya. Keuangan syariah bisa jadi solusi pemulihan UMKM, bukan hanya untuk yang beragama Islam, tapi karena ada value lainnya," ujar Amir, Sabtu (1/5/2021).
Penyaluran kredit memang kerap menghadapi kendala karena literasi keuangan yang minim. Menurut Amir, pencatatan atau pembukuan bisnis kerap menjadi alasan UMKM kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan.
Tak heran jika kemudian para pelaku UMKM itu mencari rentenir atau penyedia dana lainnya yang sangat mudah diakses, meskipun memberikan bunga yang terlampau tinggi. Amir menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci untuk membantu UMKM.
"Selama pandemi Covid-19 ini 69 persen UMKM membutuhkan bantuan usaha, 29,9 persen membutuhkan relaksasi pembayaran pinjaman, 17,2 persen membutuhkan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dan 41 persen membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha," ujarnya.
