Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha mengaku sanksi subsidi ongkos kirim (ongkir) yang rencananya diguyur pemerintah untuk memeriahkan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan dapat memberi dampak positif. Kebijakan yang masih digodok itu pun diyakini tidak akan banyak berpengaruh pada penjualan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menyebutkan rata-rata sumbangan penjualan online di sektor ritel masih di bawah 10 persen. Sebagian besar transaksi produk masih dilakukan lewat cara konvensional.
“Rata-rata penjualan ritel lewat daring masih di bawah dua digit. Porsinya kecil sekali dibandingkan dengan penjualan langsung,” kata Roy, Kamis (22/4/2021).
Dia pun mempertanyakan apakah subsidi ongkir bisa benar-benar menyasar penjualan produk lokal alih-alih barang impor.
Menurutnya, kultur belanja secara daring yang berkembang di masyarakat masih didominasi oleh preferensi produk dengan harga murah.
“Jika melalui online, konsumen cenderung lebih memilih produk murah dari China dari pada produk lokal sekalipun kualitasnya bagus karena memang preferensi sebagian besar masih ke sana. Jika demikian apakah efektif menggeliatkan usaha kecil menengah?” lanjutnya.
Alih-alih memberi subsidi pada biaya pengiriman barang, Roy mengusulkan agar anggaran sebesar Rp500 miliar untuk program tersebut dialokasikan untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) yang menyertai produk yang dibeli konsumen.
Menurutnya, mekanisme tersebut bakal lebih efektif menarik daya beli konsumen dan lebih efektif menyasar produk-produk lokal.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyampaikan pula keberatannya mengenai rencana subsidi ongkir pada Harbolnas Ramadan.
Dia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu ikut andil dalam menanggung biaya pengiriman barang, tetapi fokus mengawasi perang tarif dan diskon yang acap kali terjadi di marketplace.
“Menurut saya, pemerintah tidak perlu ikut campur. Yang ada sekarang adalah perang tarif dan marketplace sudah berlomba-lomba meniadakan biaya pengiriman. Sebaiknya itu diawasi dulu,” kata Ikhsan.
Dia juga berpendapat anggaran Rp500 miliar untuk subsidi ongkir berisiko merugikan negara karena rentan dimanipulasi jika diarahkan ke marketplace secara langsung. Di sisi lain, Ikhsan menilai daya beli hanya bisa terungkit jika konsumen bisa menikmati langsung subsidi yang disiapkan.
