Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pekan Ini, Partai Republik AS Rilis Proposal Tandingan Belanja Infrastruktur Biden

Proposal itu tidak akan dirinci, tetapi akan memasukkan poin-poin penting termasuk proyek dan cara membayarnya. Pekan lalu, dia menyebut angka US$600 miliar hingga US$800 miliar untuk proposal itu, jauh di bawah rencana Biden.
Presiden AS terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden AS terpilih Kamala Harris. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @joebiden
Presiden AS terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden AS terpilih Kamala Harris. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @joebiden

Bisnis.com, JAKARTA - Sekelompok Senat Republik akan mempresentasikan proposal balasan untuk melawan rencana belanja infrastruktur dan pekerjaan senilai US$2,25 triliun dari Presiden Joe Biden akhir pekan ini.

Senator Shelley Moore Capito, seorang Republikan dari Virginia Barat, mengatakan bahwa dia mengantisipasi anggota parlemen dari kubunya untuk memberikan proposal infrastruktur mereka sendiri dalam beberapa hari mendatang.

Capito mengatakan proposal itu tidak akan dirinci, tetapi akan memasukkan poin-poin penting termasuk proyek dan cara membayarnya. Pekan lalu, dia menyebut angka US$600 miliar hingga US$800 miliar untuk proposal itu, jauh di bawah rencana Biden.

“Anda akan bisa melihat kontrasnya,” kata Capito, dilansir Bloomberg, Rabu (21/4/2021)

Komentar tersebut menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan Demokrat dan Republik dapat mencapai kesepakatan di beberapa bidang belanja infrastruktur fisik, meskipun mereka tetap bertentantan pada proposal lain yang terkait dengan belanja sosial dan kenaikan pajak untuk mendanai semuanya.

Capito mengatakan dia berharap kedua belah pihak dapat menyetujui RUU jalan raya dan melanjutkannya ke Komite Lingkungan dan Pekerjaan Umum. Capito juga memimpin kaukus broadband pedesaan dan mengatakan ada dukungan bipartisan total untuk memasukkannya ke dalam paket infrastruktur.

Senator Republik lainnya, Rob Portman dari Ohio juga mengatakan partainya ingin menyimpan paket infrastruktur tradisional, ditambah item seperti broadband.

“Ketika Anda melihat rencana administrasi Biden, bahkan jika dia menggunakan definisi yang paling dermawan termasuk broadband dan infrastruktur air dan seterusnya, transit dan seterusnya, itu mungkin 20 persen dari rencananya,” katanya.

Jadi, lanjutnya, Republik mencoba mempersempit cakupan Infrastruktur.

Namun, Capito menyebut pencabutan pemotongan pajak perusahaan 2017 sebagai 'garis merah', dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dia tidak berpikir ada Partai Republik yang ingin membatalkan undang-undang itu. Biden telah mengusulkan untuk menaikkan pajak perusahaan menjadi 28 persendari tarif 21 persen yang ditetapkan dalam undang-undang pemotongan pajak Republik.

Beberapa Republikan, termasuk Senator Utah Mitt Romney - yang berada di antara kelompok bipartisan anggota parlemen dan bertemu dengan Biden pada Senin lalu (19/4/2021) - menganjurkan menaikkan biaya pengguna untuk membayar proyek infrastruktur, seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan dan bandara.

Senator Demokrat Chris Coons telah mengusulkan melakukan paket bipartisan sebanyak US$1 triliun diikuti dengan rencana rekonsiliasi anggaran yang lebih besar dengan prioritas Biden lainnya, yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper