Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Belanja Infrastruktur Biden Dibahas, Republik Dukung Sepertiganya

Pejabat administrasi dan Senat Republik telah menyatakan posisi yang berlawanan terhadap 'Rencana Pekerjaan Amerika' Biden. 
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 05 April 2021  |  11:11 WIB
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. - Antara/Reuters
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. - Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Republik kemungkinan hanya akan mendukung sepertiga dari rencana infrastruktur Presiden Joe Biden yang diumumkan pekan lalu. 

Dari rencana belanja US$2,25 triliun, senator Roy Blunt, seorang Republikan dari Missouri, mengatakan pihaknya mungkin akan mendorong dukungan bipartisan jika pemerintah memangkas paket tersebut menjadi sekitar US$ 615 miliar, atau kira-kira menjadi sepertiga dari paket awal.

"Anda masih akan berbicara tentang kurang dari 30 persen dari keseluruhan paket ini dan ini adalah 30 persen yang mudah dilakukan, saya kira," katanya dilansir Bloomberg, Senin (5/4/2021).

Pejabat administrasi dan Senat Republik telah menyatakan posisi yang berlawanan terhadap 'Rencana Pekerjaan Amerika' Biden. 

Ketika Biden menghadapi seruan dari beberapa bagian dari Partai Demokrat untuk memperbesar angkanya, Partai Republik memfokuskan oposisi mereka pada kenaikan pajak perusahaan yang mereka katakan akan menahan penciptaan lapangan kerja.

Brian Deese, penasihat utama yang mengepalai Dewan Ekonomi Nasional Biden, mengatakan rencana pemerintah adalah mengeluarkan investasi modal satu kali delapan tahun, yang menangani proyek infrastruktur klasik seperti memperbaiki jembatan, dan juga mencakup investasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pekerjaan jangka panjang.

Partai Republik menggambarkan upaya Biden untuk menutupi biaya paket dengan menaikkan pajak penghasilan perusahaan menjadi 28 persen dari sebelumnya 21 persen, sebagai pembalikan dari pemotongan pajak pada 2017 oleh mantan Presiden Donald Trump.

"Izinkan saya memberitahu Anda, itu akan mengurangi penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat," kata Senator Mississippi Roger Wicker.

Dia mengatakan akan mencari sumber untuk mendanai rencana infrastruktur itu tanpa menaikkan pajak. Sementara itu, pemimpin Senator Partai Republik Mitch McConnell mengatakan partainya tidak akan mendukung rencana Biden.

"Hal terakhir yang dibutuhkan perekonomian saat ini adalah kenaikan pajak yang besar," kata McConnell.

Rencana Biden menghadapi jalan yang sulit di Kongres karena Partai Republik telah mengatakan mereka tidak akan memilih tindakan yang dibayar oleh kenaikan pajak. Beberapa anggota yang progresif mengatakan rencana Biden tidak cukup besar.

Adapun anggota Kongres Demokrat lainnya, termasuk Ketua Komite Keuangan Senat Ron Wyden, mengatakan dia menyukai arahan Biden tetapi berencana untuk merilis proposal pajak internasionalnya sendiri untuk mendanai proposal infrastruktur.

Deese mengatakan Biden siap untuk melakukan "percakapan" tentang rencana tersebut dan menyarankan hal-hal yang mencakup bagaimana menangani undang-undang pajak Trump pada 2017.

“Ada banyak reformasi masuk akal yang bisa kami lakukan, yang juga akan menghasilkan pendapatan seiring waktu,” kata Deese.

Sementara Menteri Transportasi Pete Buttigieg mengatakan bahwa ada ruang kesepakatan yang sangat bagus, kuat, untuk ini. 

Sementara itu, Menteri Energi Jennifer Granholm menyarankan bahwa Biden siap untuk melakukannya sendiri jika diperlukan.

Biden memperkenalkan rencana ekonomi yang berfokus pada infrastruktur pada Rabu pekan lalu, yang berupaya memperbaiki jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem air AS dan memompa uang ke dalam manufaktur semikonduktor, energi terbarukan, serta penelitian dan pengembangan.

Rencana tersebut juga mengarahkan pendanaan ke prioritas lama Demokrat lainnya termasuk kendaraan listrik, Internet broadband  (pita lebar) dan pengembangan tenaga kerja. Biden mengatakan bahwa investasi ini sangat penting bagi negara karena keluar dari pandemi dan menghadapi tantangan terkait perubahan iklim dan ekonomi global.

“Kami bertekad untuk memastikan Pekan Infrastruktur tidak lagi menjadi berita utama seputar Washington,” kata Sekretaris Transportasi Pete Buttigieg. Itulah yang akan dilakukan oleh rencana yang kuat ini.

Proposal delapan tahun itu merupakan tindak lanjut dari tagihan bantuan ekonomi US$ 1,9 triliun yang disahkan pada Maret dengan hanya suara Demokrat.

Proposal tersebut memgajukan pajak minimum atas keuntungan yang diperoleh perusahaan AS di luar negeri, meningkatkan tarif menjadi 21 persen dari sekitar 13 persen. Rencana tersebut mencakup beberapa peningkatan perusahaan lainnya, termasuk lebih banyak audit IRS pada perusahaan.

Gedung Putih mengatakan sedang merencanakan proposal kedua dalam beberapa minggu mendatang untuk menangani apa yang disebut infrastruktur sosial termasuk perawatan anak, perawatan kesehatan, dan biaya kuliah. 

Rencana itu akan dibayar dengan kenaikan pajak pada rumah tangga kaya dan dapat menelan biaya lebih dari US$ 1 triliun.

“Sekaranglah waktunya untuk mulai menangani infrastruktur fisik dan infrastruktur manusia kami. Saya ingin melihat itu terjadi secepat mungkin, "kata Senator Vermont Bernie Sanders.

Tekanan yang mengadang rencana ini membuat Biden kemungkinan besar harus memecah alokasi ini menjadi dua atau bahkan tiga undang-undang. 

Beberapa bagian akan membutuhkan dukungan Partai Republik untuk lolos ke Senat, sementara ketentuan lain mungkin dimasukkan ke dalam rancangan anggaran jalur cepat yang hanya membutuhkan suara Demokrat untuk lolos.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

belanja infrastruktur senat as partai republik Joe Biden
Editor : Reni Lestari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top