Bisnis.com, JAKARTA - Menteri keuangan Sri Mulyani indrawati menyampaikan pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara akan terus diupayakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan.
Menurutnya, profesionalitas yang terus dijaga dan dengan penuh integritas merupakan tujuan dari aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara.
“Itu berarti mencakup seluruh aspek keuangan negara, apakah sisi penerimaan, belanja, bahkan pembiayaan dan kekayaan negara,” katanya dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Dari sisi penerimaan, Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi, salah satunya melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.
“Misalnya integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi, serta kepatuhannya,” jelasnya.
Di samping itu, Kemenkeu juga terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan memiliki tata kelola yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia.
Baca Juga
Dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.
Kemenkeu juga telah meningkatkan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara atau PNBP minerba. Hal ini untuk memastikan kepatuhan wajib pajak di sektor minerba
“Dalam memperkuat proses bisnis secara digital, Kemenkeu telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dan ini diharapkan terus memperkuat institusi pajak, penuh integritas, dan profesional, dan yang paling penting memberikan layanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak”.
