Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menko PMK Akui Bansos Digital Sulit Jangkau Wilayah Terpencil

Muhadjir Effendy mengatakan implementasi program bansos kerap menghadapi tantangan, terutama akses ke wilayah terpencil.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 08 April 2021  |  15:04 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai mengikuti pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Bisnis - Abdullah Azzam
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai mengikuti pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini gencar menerapkan berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta diskon dasar tarif listrik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan implementasi program bansos kerap menghadapi tantangan.

"Mulai proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat [KPM]," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/4/2021).

Guna menjawab tantangan dari permasalahan tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun konsep G2P (government-to-person) 4.0. Konsep itu merupakan bentuk transformasi digital yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bansos.

Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bansos sudah tepat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk masalah kesenjangan daerah terutama terkait masalah keterjangkauan akses.

“Harus diakui, walaupun sudah ada inisiatif besar dengan adanya Palapa Ring tapi masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Kita harus hati-hati untuk menerapkan kebijakan digitalisasi ini dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga menyoroti persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS menjadi kendala dalam penyaluran bansos nontunai.

Oleh karenanya, dia mengatakan diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan. Muhadjir, yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS.

Inovasi digitalisasi diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan.

Digitalisasi juga sangat memudahkan Kemenko PMK sebagai Ketua Tim KSP dalam memonitoring dan pengawasan terhadap jalannya bantuan sosial agar tersampaikan secara merata kepada penerima manfaat.

"Saya yakin kedepannya akan terus kita perbaiki dan kita akan sempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi distribusi yang sudah kita miliki,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bansos bantuan sosial kemenko pmk
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top