Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gelar Rakernas 2021, KKP Usung 3 Progam Terobosan

Peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi dengan perbaikan tata cara pemungutan PNPB yang semula dilakukan dengan cara pra-produksi menjadi pascaproduksi.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 05 April 2021  |  14:40 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono / Youtube Setpres
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan 3 program terobosan kementerian yang dipimpinnya selama 2021- 2024. 

Adapun, ketiga program yang dimaksud adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya berbasis ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

"Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional KKP Tahun 2021, dikutip dari keterangan resminya, Senin (5/4/2021).

Berdasarkan data kementeriannya, produksi perikanan tangkap laut pada 2019 sebesar 6,98 juta ton. Mengacu pada data tersebut, maka masih terbuka peluang pemanfaatan sebesar 3,05 juta ton dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan.

Trenggono mengatakan peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi dengan perbaikan tata cara pemungutan PNPB yang semula dilakukan dengan cara pra-produksi menjadi pascaproduksi.

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp12 triliun pada tahun 2024," jelasnya.

Selanjutnya, kontribusi PNBP itu akan dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.

"Yang dimaksud nelayan disini adalah baik nelayan tradisional maupun nelayan ABK. Hal itu berupa pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan, dan lain sebagainya," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kkp pnbp
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top