Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program padat karya tunai (PKT) harus melibatkan warga di sekitar lokasi proyek konstruksi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai hal tersebut penting lantaran salah satu tujuan program PKT adalah memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Basuki berpesan agar program PKT diarahkan dalam proyek konstruksi infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (29/3/2021).
Basuki mencontohkan dalam proyek preservasi jalan nasional sepanjang pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, tepatnya di Kilometer 73+800. Kegiatan preservasi tersebut dilakukan pada Jalan Pemalang-Pekalongan-Batang-Plelen dan drainase di ruas Pemalang-Pekalongan-Batang-Plelen.
Adapun, anggaran negara yang diserap proyek preservasi tersebut mencapai Rp11,78 miliar dan menyerap 256 tenaga kerja. Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta Kementerian PUPR menyalurkan program PKT di 49 lokasi dengan anggaran Rp 29,7 miliar untuk menyerap 4.620 tenaga kerja.
Secara nasional, pelaksanaan PKT bidang jalan dan jembatan pada Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp6,84 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp23,24 triliun. Adapun, target PKT bidan jaan dan jemabtan mengargetkan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja sepanjang 2021.
Hingga 26 Maret 2021, dana PKT untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan terserap Rp594,5 miliar (8,68 persen) dengan jumlah tenaga kerja terlibat sebanyak 116.441 orang.
Seoerti diketahui, Kementerian PUPR menargetkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja melalui program PKT sepanjang 2021. Target tersebut dibagi kepada empat Direktorat Jenderal dalam Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) tercatat mendapatkan anggaran terbesar.
DJSDA mendapatkan dana PKT senilai Rp7,15 triliun yang ditargetkan dapat menyerap 386.159 tenaga kerja. Dengan kata lain, DJSDA mendapatkan alokasi program PKT sebesar 30,76 persen dari total anggaran PKT 2021.
Alokasi tersebut diantaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan (DJ Perumahan) mendapatkan anggaran PKT terkecil atau Rp4,11 triliun. Namun demikian, DJ Perumahan memiliki target penyerapan tenaga kerja terbesar kedua atau hingga 378.460 tenaga kerja.
DJ Perumahan akan melaksanakan program PKT melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit.
Di samping itu, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.
Kegiatan PKT yang dilakukan DJBM pada tahun ini adalah kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol. Kegiatan tersebut akan disalurkan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang tersebar di 34 provinsi.
Terakhir, Direktorat Jenderal Cipta Karya menganggarkan program PKT senilai Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
