Bisnis.com, JAKARTA – Para pengembang properti berharap agar syarat dan ketentuan yang ada dalam di aplikasi Sistem Inforemasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) tak menjadi penghambat.
Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari uji coba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk. Hal itu terkesan rumit dan menyulitkan bagi pengembang yang berada di daerah.
"Kami saat itu sudah mendiskusikan dengan PPDPP [Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan] bahwa item-nya yang diminta terlalu banyak. Sementara kondisi dan kesiapan pengembang di daerah berbeda-beda," ujarnya dalam diskusi pada Rabu (17/3/2021).
Pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan aplikasi tersebut dan fokus pada tujuan awalnya untuk pengawasan konstruksi.
"Kami meminta agar SiPetruk ini difokuskan pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi," ucapnya.
Menurutnya, dengan item yang cukup banyak, juga dikhawatirkan akan menyulitkan tenaga manajemen konstruksi (MK) yang nantinya memantau penerapan aplikasi perumahan tersebut di lapangan. Terlebih aplikasi ini akan dipakai serentak oleh pengembang dari seluruh Indonesia.
"Manajemen konstruksi adalah konsultan yang wajib terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)," kata Moerod.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan PPDPP diharapkan untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak justru menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.
Dia mencontohkan penerapan SiKumbang yang hingga saat ini masih saja ada gangguan sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit.
Pasalnya, tujuan pokok adanya aplikasi ini untuk pengembang sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi SiPetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.
"Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error. Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadi persoalan hukum karena dituntut konsumen dan supplier," kata Junaidi.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja berpendapat aplikasi SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah.
"Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk," ucapnya
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk jangan menjadi penghambat pembangunan konstruksi dan pekerjaan pengembang.
"Penggunaan teknologi sangat baik dan ini merupakan prestasi. Karena konsumen sekarang ini bukan lagi hanya objek, tetapi kualitas juga menjadi prioritas pengembang," tuturnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. Pasalnya, pengawasan hunian rumah subsidi ini sebelumnya berasa dari analog menjadi digital.
"Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas," ujarnya.
