Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan agar pembangunan infrastruktur pada 2022 dapat selektif.
Hal pertama yang harus diperhatikan, katanya, adalah pasar yang terhubung atau mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Dia menilai tidak semua lokasi di dalam negeri memiliki pasar yang bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur.
"Kalau tidak ada market, pembangunan infrasturktur mangkrak. Kalau dilihat, Sumatra, seluruh Pulau Jawa, dan Jakarta mendominasi 70 pasar. Jadi, mau tidak mau, pembangunan berbasis distribusi harus di ketiga daerah ini," ucapnya.
Selain pasar, Avilani menilai hal penting lainnya adalah lokasi industri. Menurutnya, pembangunan kawasan industri tanpa memperhitungkan bahan baku maupun proses produksi suatu wilayah akan menjadi sia-sia.
Di sisi lain, Aviliani berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur juga harus melihat sisi permintaan dan penawaran berbasis sektor. Dengan demikian, pemerintah dapat menghitung multiplier effect dari kehadiran infrastruktur di seuatu daerah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah hanya akan membangun infrastruktur yang dapat rampung pada 2024. Dengan kata lain, Kementerian PUPR hanya akan memulai konstruksi inffrastruktur baru pada 2023.
"[Tahun] 2024 itu sudah tahun politik, jadi kami harus merencanakan sekarang. [Pembganungna infrastruktur pada] 2022 saya ingin tujuannya pada 2024 semua [konstruksi] sudah soft landing untuk semua pembangunan yang kami lakukan selama ini," katanya.
