Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat baru menyalurkan dana senilai Rp1,39 triliun pada 110.544 orang melalui program Padat Karya Tunai (PKT). Realisasi tersebut baru mencapai 6 persen dari total anggaran program PKT Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp23,24 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyaluran anggaran PKT selama 3 bulan pertama 2021 dilakukan untuk membangun infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Adapun, konstruksi tersebut melibatkan warga sekitar sebagai pelaku pembangunan.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (9/3/2021).
Menurutnya, program PKT meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan. Adapun, infrastruktur yang dimaksud adalah peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.
Anggaran program PKT yang menargetkan dapat membuka lapangan kerja bagi 1,23 juta orang dibagi kepada empat direktorat jenderal dalam Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tercatat mendapatkan anggaran terbesar.
Ditjen SDA mendapatkan dana PKT senilai Rp7,15 triliun yang ditargetkan dapat menyerap 386.159 tenaga kerja. Dengan kata lain, ditjen tersebut mendapatkan alokasi program PKT sebesar 30,76 persen dari total anggaran PKT 2021.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan mendapatkan anggaran PKT terkecil atau Rp4,11 triliun. Namun demikian, Ditjen Perumahan memiliki target penyerapan tenaga kerja terbesar kedua atau hingga 378.460 tenaga kerja.
