Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan para pelaku usaha baja lokal Indonesia perlu segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap serbuan baja impor, seiring kembali bergairahnya ekonomi Cina pasca meredanya Covid-19, yang meningkatkan produktivitas di sektor industri baja.
Pasalnya, meskipun China sebagai negara penghasil baja terbesar dunia, belakangan ikut terseok akibat pandemi. Sejalan dengan meredanya pandemi di negeri yang tempat kasus perdana Covid-19 itu, produktivitas baja China pun perlahan mulai terkerek.
Tercatat, periode Januari-April 2020 importasi produk besi dan baja mencapai 2 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan dengan 2019 (y-o-y). Penurunan berlangsung hingga Juni 2020 seiring turunnya pasar baja Indonesia.
Namun pasca sembuh dari Covid-19, China menunjukan perbaikan ekonomi. Menurut data BPS semester II Juli 2020, terdapat peningkatan angka impor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) sejak Juli 2020 dengan titik tertinggi yaitu di Desember 2020 sebesar 166% dibanding bulan sebelumnya.
Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika/ ILMATE, Kementerian Perindustrian menerangkan bahwa menurunnya impor baja China ke Indonesia juga tidak terlepas dari upaya pengendalian importasi oleh pemerintah Indonesia.
“Penurunan impor ini diyakini berkontribusi kepada surplus neraca perdagangan Indonesia, namun surplus perlu dipertahankan kedepan dengan menjaga keseimbangan supply demand baja nasional untuk menarik investasi, ujarnya melalui webinar bertajuk 'Fair Trade Series' Peningkatan Daya Saing Industri BJLAS dengan Menciptakan Arena Bermain Yang Sejajar, Rabu (3/3/2021).
Menurutnya, yang saat ini harus dipastikan dengan rata-rata peningkatan kebutuhan nasional 5% per tahun, pasar mampu memenuhinya dengan prioritas berasal dari industri dalam negeri.
Sementara itu, Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sejak 2016, industri BJLAS dalam negeri mengalami cedera materiil.
Hal tersebut seperti terlihat dari menurunnya kinerja finansial dan pemutusan hubungan kerja pegawai (PHK) akibat serbuan impor yang sebagai dampak tidak optimalnya penggunaan kapasitas produksi dan tingkat utilisasi yang hanya di kisaran 50%.
Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakan, saat ini perlu adanya kesetaraan area bermain atau equal level playing field, guna memberikan kesempatan industri BJLAS dalam negeri sembuh, terlindung dan dapat bersaing secara adil..
"Maka, caranya percepatan regulasi 'trade remedies' berupa Anti Dumping BJLAS yang dikeluarkan KADI pada 12 Februari 2021, sangatlah penting untuk segera disahkan," ujarnya.
Adapun aturan Trade Remedies, salah satunya adalah Anti Dumping sebagai wujud konsistensi aturan yang berkiblat pada perlindungan industri dalam negeri dari serangan impor yang tidak sehat.
Hal ini, jelas dia, merupakan tindakan konkrit untuk mengendalikan impor, sekaligus memberikan kesempatan industri baja dalam negeri untuk mampu merencanakan bisnis jangka panjangnya yang berpotensi kepada penambahan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
"Dan tentunya juga dapat menarik investasi baru serta melambungkan neraca perdagangan Indonesia,” terang Bachrul.
