Subsidi LPG Tidak Tepat Sasaran, Ini Kata Badan Kebijakan Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi khususnya liquefied petroleum gas yang kerap tidak sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa perlu adanya reformasi subsidi energi dari yang berbasis subsidi komoditas menjadi subsidi sosial rumah tangga.

Pasalnya, subsidi energi memiliki porsi yang cukup signifikan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara yakni sekitar 20 persen. Febrio mengatakan bahwa anggaran yang cukup besar itu turut memengaruhi ruang gerak fiskal Indonesia.

"Penelitan yang kami lakukan subsidi berbasis komoditas menciptakan error inclusion karena banyak penerima manfaat yang tidak mendapat subsidi itu, bantuan sosial justru error inclusion yang kecil," katanya dalam sebuah webinar yang digelar pada Kamis (18/2/2021).

Febrio mengungkapkan bahwa pada reformasi subsidi energi telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah. Pertama kali, reformasi subsidi dilakukan pada 2015 dan 2017.

Saat itu, kata dia, reformasi energi dilakukan dengan mencabut subsidi LPG, membatasi subsidi listrik. Dari kebijakan itu, ruang gerak fiskal Indonesia terbukti lebih luas meski menyebabkan inflasi dalam jangka pendek.

Namun, dengan ruang fiskal yang lebih luas, pada periode tersebut pemerintah bisa secara massif mengalihkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur.

Pada saat ini, kajian yang dilakukan adalah untuk mengkonversi subsidi berbasis komoditas menjadi mekanisme bantuan sosial agar lebih efisien dan lebih objektif menyasar langsung, serta mengurangi angka kemiskinan.

"Subsidi yang tidak bertarget memberikan kebocoran," jelasnya.