Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penduduk Miskin Bakal Naik Tinggi, Anggaran Bansos Perlu Ditambah Tahun Ini

Angka penduduk miskin akan kembali meningkat tinggi sebagai akibat dari pandemi Covid-19, terutama jika pemerintah mengurangi pemberian bantuan sosial (bansos) pada tahun ini.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual pada Kamis, 21 Januari 2021 dari Istana Negara, Jakarta - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual pada Kamis, 21 Januari 2021 dari Istana Negara, Jakarta - Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2,76 juta orang pada September 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan angka penduduk miskin akan kembali meningkat tinggi sebagai akibat dari pandemi Covid-19, terutama jika pemerintah mengurangi pemberian bantuan sosial (bansos) pada tahun ini.

“Kalau anggaran bansos turun, angka kemiskinan bisa naik, mungkin di atas 1 juta orang di 2021 penambahan jumlah penduduk miskinnya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/2/2021).

Menurut Bhima, situasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin berat dan berbeda. Salah satunya, masyarakat akan dihadapi dengan inflasi pangan yang diperkirakan akan meningkat akibat faktor cuaca dan bencana alam di beberapa daerah.

Sementara itu, inflasi pangan pada 2020 lalu relatif rendah. ”Ancaman musim hujan dan bencana di beberapa daerah ini bisa mendorong inflasi pangan karena mengganggu distribusi pangan,” ujarnya.

Bhima mengatakan, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbesar anggaran perlindungan sosial, sehingga dapat juga menekan naiknya angka kemiskinan.

“Apalgi mobilitas masyarakat masih rendah, pandemi masih menjadi ancaman serius, karena itu masyarakat masih butuh jaring pengaman sosial,” tuturnya.

Di samping itu, Bhima menilai program subsidi gaji seharusnya dilanjutkan pemerintah hingga semester II/2021. Pemberian subsidi ini pun perlu diperluas ke pekerja di sektor informal yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, menurutnya alokasi anggaran pemerintah untuk Kartu Prakerja pun perlu dialihkan ke bantuan yang seluruhnya bersifat tunai atau dialokasikan ke subsidi gaji.

Adapun pada tahun ini pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp150,21 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlah tersebut turun jika dibandingkan dengan realisasi sementara pada 2020 sebesar Rp220,39 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper