Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terpadu dengan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan.
Hal ini perlu dilakukan supaya sektor mineral dan batubara mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak sosial yang negatif di masa mendatang.
"(Dokumen) kebijakan ini kita susun untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Minerba di Indonesia, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/2/2021).
Menurutnya, konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan minerba dilakukan demi memitigasi penurunan kualitas lingkungan hidup terhadap air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati yang dapat berpengaruh terhadap perubahan keseimbangan ekologi.
Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkapkan implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus dilakukan mulai dari tahapan kegiatan eksplorasi sampai pascatambang.
"Kebijakan ini harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan mengedepankan penegakan hukum," kata Wafid.
Ia pun mendorong kepada pelaku usaha supaya wajib melakukan identifikasi dampak lingkungan yang menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan yang akan dikelola selama tahapan kegiatan pertambangan berlangsung, serta menjadi acuan dalam menghitung biaya lingkungan.
Wafid pun membeberkan strategi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pertama, melakukan efisiensi pemakaian sumber daya, seperti air dan energi, mendaur ulang material, upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian.
Kedua, menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan.
Ketiga, penilaian resiko dan manajemen resiko lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan yang mengakomodir seluruh resiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan/atau investasi.
Keempat, pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup hendaknya mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Kelima, perencanaan reklamasi dan perencanaan pascatambang disusun mengacu kepada dokumen lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah nasional, serta mengakomodir masukan dari para pemangku kepentingan.
"Reklamasi dilakukan pada setiap tahap kegiatan pertambangan sebagai langkah rehabilitasi area bekas kegiatan pertambangan secara progresif dan merupakan aspek integral dalam perencanaan dan pengembangan tambang," kata Wafid.
