Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum berhasil memastikan persediaan 100 juta vaksin yang diperlukan Indonesia untuk program Vaksinasi Nasional. Namun demikian, belum tersedianya vaksin tersebut dikatakan tidak mengubah skema program vaksinasi yang disusun pemerintah.
Juru Bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penanganan pandemi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengatakan program Vaksinasi Nasional masih sesuai dengan jadwal, terutama setelah sejauh ini belum ada laporan serius terkait dengan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
Pemerintah pun masih menunggu rampungnya proses negosiasi yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dengan produsen global. Nadia mengatakan pemerintah melalui Bio Farma menjadi importir tunggal dalam pengadaan vaksin di Tanah Air.
"Pemerintah melalui Bio Farma menjadi importir tunggal dalam proses pengadaan vaksin di Tanah Air untuk mencegah masuknya vaksin palsu," ujar Nadia kepada Bisnis.com, Rabu (10/2/2021).
Untuk diketahui, proses negosiasi antara Bio Farma dan produsen vaksin global yang masih berlangsung sejauh ini belum menemukan titik terang mengenai kepastian kapan ketersediaan 100 juta vaksin bisa dipastikan terealisasi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa pengadaan vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong tidak akan mengubah rencana yang sudah disusun pemerintah, termasuk tidak akan menjadi opsi dalam hal pengadaan vaksin.
Baca Juga
Pasalnya, kata Nadia, merek vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong beda dengan yang didatangkan oleh pemerintah. Adapun, merek vaksin yang didatangkan pemerintah adalah CoronaVac buatan Sinovac, Novavax, AstraZaneca, Pfizer, dan Moderna.
Sementara itu, oelaku usaha telah melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 dengan beberapa produsen, antara lain AstraZaneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan salah satu yang tidak masuk ke dalam radar pemerintah, yakni Sputnik dari Rusia.
"Vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong ini mereknya berbeda dengan yang didatangkan oleh pemerintah," kata Nadia.
