Bisnis.com, JAKARTA- Hari Pers Nasional (HPN) 2021 kembali di gelar di Jakarta. Dampak pandemi, rangkaian acara Hari Pers Nasional 2021 dilangsungkan secara virtual, salah satunya adalah kegiatan Webinar Nasional dengan tema Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Webinar tersebut dihadiri oleh Airlangga Hartarto selaku Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Abdurrachman Direktur Utama BPDPKS, Widodo Muktiyo Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Edi Widodo Direktur Penyaluran Dana BPDPKS dan Hendry Ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers.
Acara tersebut dibuka oleh Atal S Depari selaku Penanggung Jawab HPN 2021 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, salah satu agendanya adalah pemberian penghargaan dari Hari Pers Nasional kepada BPDPKS atas kemitraan dan kerjasama bersama media yang selama ini telah berjalan dengan baik.
“Insan pers, melalui penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021, mendukung penuh upaya BPDPKS dalam melaksanakan program pemberdayaan dan kemitraan strategis bersama teman-teman media sejauh ini. Untuk itu, apresiasi ini sangat layak diberikan kepada BPDPKS atas kontribusinya terhadap pers selama ini”, sambut Atal Depari, Selasa (9/2/2021).
Eddy Abdurrachman menyabut penuh upaya tersebut, kedepannya sinergi antara media dan BPDPKS akan lebih ditingkatkan dalam mendorong pembangunan secara berkelanjutan.
“Kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan BPDPKS melalui peranan pers yang dominan dalam menyampaikan fakta objektif tentang industri sawit dengan melakukan program pelatihan wartawan bersama PWI Pusat”, jawab Eddy.
Hal senada diucapkan oleh Airlangga Hartarto. Menurutnya, kelapa sawit merupakan proyeksi strategis nasional yang perlu dijaga karena memberikan stimulus yang paling besar bagi perekonomian nasional, serta mendorong ekonomi kerakyatan.
“Di saat banyak sektor ekonomi terdampak akibat pandemi covid 19, industri sawit menjadi salah satu sektor industri yang tidak terdampak, sebanyak 16 juta pekerja kelapa sawit tetap bekerja produktif di tengah ketidakpastian sektor ekonomi lainnya”, papar Airlangga.
“Maraknya isu negatif yang menghantam industri sawit, membuat pemerintah bergerak dengan melakukan gugatan kepada WTO terkait kebijakan diskriminatif kelapa sawit, hal ini perlu didukung dengan kuatnya pemberitaan dan informasi dalam membangun presepsi positif dan awareness, saya yakin pers telah melakukan standarisasi ketat dalam peliputannya”, sambung Airlangga.
Widodo Muktiyo, Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik menambahkan tentang strategi pemerintah dalam menangkal berbagai macam pemberitaan terkait kelapa sawit.
“Kita sudah mempersiapkan data-data terkait informasi dan komunikasi serta kebijakan yang diatur di dalamnya, sehingga rekan pers akan lebih mudah dalam melakukan pemberitaan secara aktual”, jelas Widodo.
Hal serupa diutarakan oleh Hendry Ch Bangun, terkait masalah yang dihadapi sawit saat ini. Dia mengatakan bahwa permasalahan sawit bisa dibagi dalam dua bagian yakni masalah lingkungan dan ekonomi.
“Media harus memberikan pemberitaan secara berimbang dan objektif terkait kelapa sawit”, sambung Hendry.
Untuk itu berbagai upaya pemberdayaan dilakukan oleh BPDPKS salah satunya adalah pemberdayaan petani dan lanjutan kemitraan bersama rekan media yang ditingkatkan. Oleh karena itu momentum sawit menjadi langkah bersama demi kelangsungan ekonomi secara nasional.
