Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menemukan jawaban kesulitan pendanaan pembebasan tanah untuk beberapa konstruksi jalan tol.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa belum semua biaya pembebasan tanah terbayarkan pada konstruksi jalan tol yang saat ini sedang berlangsung. Hal itu akan diatasi dari sisa anggaran 2020.
"Pak Menteri PUPR memberi usulan, sisa anggaran yang tidak dipakai di salah satu sektor [konstruksi] dipakai untuk bayar keutuhan tanah yang tidak terbayar oleh Lembaga Manajemen Aset Negara," katanya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi V DPR, Senin (1/2/2021).
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, LMAN hanya mampu menyediakan dana sekitar Rp5 triliun untuk dana pembebasan lahan. Sementara itu, total dana pembebasan lahan mencapai sekitar Rp55,25 triliun hingga 2024.
Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Hendy Rahadian mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan biaya pembebasan tanah untuk proyek jalan tol sampai 2024 senilai Rp55,25 triliun. Dengan kata lain, Kementerian Keuangan harus menyiapkan anggaran sekitar Rp13,7 triliun setiap tahunnya sepanjang 2021—2024.
Namun, lanjutnya, dana pembebasan tanah untuk keperluan konstruksi jalan tol hanya dianggarkan sekitar Rp5,93 triliun. Artinya, hanya sekitar 39,02 persen dari anggaran yang dibutuhkan.
Baca Juga
"Jadi, ada ketidakpastian pemenuhan biaya [pembebasan] tanah [untuk konstruksi jalan tol pada 2021]," ucapnya.
Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, jalan tol yang sudah beroperasi baru mencapai 2.343 kilometer. Artinya, jalan tol yang tersedia baru sekitar 12,95 persen dari total target jangka panjang.
Adapun, Ditjen Bina Marga menargetkan untuk membangun jalan tol baru sepanjang 2.536 kilometer hingga 2024. Target tersebut sejalan dengan target jalan tol baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 sepanjang 2.500 kilometer.
Alhasil, jalan tol yang tersedia pada 2024 akan menjadi sepanjang 4.630,25 kilometer. "Walaupun kami menyadari, kondisi situasi ekonomi [membuat target tersebut] bukan target yang mudah tercapai," ucapnya.
Ditjen Bina Marga mencatat setidaknya ada 13 ruas jalan tol yang harus diselesaikan pada 2024 agar target tersebut tercapai. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk konstruksi seluruh ruas jalan tol tersebut mencapai sekitar Rp182,68 triliun.
Sejauh ini, pemerintah baru mengucurkan sekitar Rp12 triliun atau 6,67 persen dari total investasi. Dengan kata lain, harus ada tambahan investasi sekitar Rp171,2 triliun hingga 2024 atau Rp42,8 triliun per tahun selama 2021—2024.
