Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah secara serius mencari cara agar masalah impor bahan bakar minyak bisa ditekan.
Menurutnya, salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menekan impor BBM dengan implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang masuk dalam strategi besar energi nasional.
“KBLBB didorong untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif pada neraca perdagangan Indonesia,” katanya dalam webinar Sustainable Energy: Grean and Clean, Kamis (28/1/2021).
Dalam draf strategi besar nasional tersebut, tuturnya, salah satu upaya menghentikan impor BBM dilakukan dengan mendorong program kendaraan listrik sebanyak 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor pada 2030.
Arifin menjelaskan bahwa upaya tersebut diharapkan dapat menggantikan konsumsi BBM sekitar 77.000 barel per hari sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 7,23 juta ton CO2e (ekuivalen karbon dioksida).
“Pada akhirnya, program kendaraan listrik akan berjalan maksimal dengan didukung oleh pengembangan EBT sebagai energi primer untuk pembangkit listrik,” ungkapnya.
Baca Juga
Di samping itu, untuk mengurangi emisi dan impor BBM di sektor transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel. Pada 2016, mandatori biodiesel 20 persen atau B20 diklaim telah berjalan baik.
Untuk itu, mulai awal 2020 mandatori biodiesel ditingkatkan menjadi B30 yang berlangsung hingga saat ini. Untuk peningkatan ke tahap selanjutnya, Arifin mengatakan bahwa pada saat ini masih dilakukan uji coba oleh Lemigas sebagai institusi litbang ESDM.
Pada 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 8,46 juta kiloliter (kl) dan telah menghemat devisa sekitar Rp38,31 triliun. Selanjutnya, pada 2021 pemanfaatan biodiesel akan meningkat menjadi 9,2 juta kl.
“Pada 2030 pemanfaatan biodiesel diperkirakan akan mengurangi emisi GRK sekitar 42,4 juta ton CO2,” jelasnya.
