Bisnis.com, JAKARTA — Guna memenuhi komitmen Perjanjian Paris, Indonesia dinilai perlu sesegera mungkin untuk menurunkan bauran listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa berdasarkan laporan International Energy Agency tahun lalu, untuk mencapai net-zero emission pada 2050 sesuai Perjanjian Paris, PLTU subcritical di seluruh dunia harus berhenti beroperasi pada 2030 dan PLTU super-critical pada 2040.
Sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia mau tidak mau juga harus memberlakukan kebijakan moratorium pembangunan PLTU dan memensiunkan PLTU lebih awal.
Menurutnya, sudah puluhan negara yang membuktikan transisi energi dengan penghentian PLTU dapat dilakukan secara teknis dan layak secara ekonomi. Bahkan, negara-negara tersebut sudah berencana untuk menghentikan penggunaan PLTU secara berkala sebelum 2030 dan menggunakan 100 persen energi baru terbarukan (EBT).
"Keputusan negara-negara tersebut tentunya tidak diambil secara serampangan karena akan berdampak pada keamanan dan ketahan energi, daya saing, dan kemajuan ekonominya. Itu membuktikan bahwa tanpa PLTU dan dengan bauran EBT yang lebih besar, penyediaan listrik tetap andal dan biayanya kompetitif," ujar Fabby dalam acara Indonesia Energy Transition Outlook 2021, Selasa (26/1/2021).
Saat ini, kata Fabby, peluang Indonesia untuk mengembangkan EBT terbuka luas dengan semakin turunnya biaya investasi teknologi EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan teknologi baterai litium. Selain itu, minat investasi dan ketersediaan pendanaan untuk proyek-proyek EBT sudah jauh lebih besar dari sebelumnya.
Menurut studi IESR, untuk masuk trayektori dekarbonisasi, maka dalam 30 tahun mendatang, Indonesia perlu menambah kapasitas pembangkit EBT sekitar 400 gigawatt (GW) sampai dengan 2050.
Fabby menuturkan bahwa untuk mencapainya diperlukan sejumlah persiapan, seperti perlunya pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mampu menarik investasi energi bersih, perlunya reformasi industri dan pasar kelistrikan yang tak lagi menggunakan sistem single off-taker, modernisasi jaringan listrik, dan tranformasi PLN.
Selain itu, karena kebutuhan investasi yang besar, maka diperlukan mobilisasi peran masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik, seperti melalui pemanfaatan PLTS atap.
