Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatatkan realisasi serapan anggaran sekitar 93 persen pada 2020. Pelelangan yang berlanjut hingga Oktober 2020 diduga menjadi pendorongnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sisa anggaran yang harus diserap menjelang akhir tahun sekitar 10—15 persen dari total anggaran 2020. Untuk melanjutkan penyerapan, Basuki menyatakan pihaknya melanjutkan lelang proyek belanja modal hingga Oktober 2020.
"Lelang ini terus berlanjut, sampai Oktober masih ada lelang. Jadi, sisa lelang yang ada kami televisi. Untuk penyerapan itu, kami izin di Komisi V DPR, kemudian meminta Kementerian Keuangan [menggenjot] service level agreement," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (21/1/2021).
Berdasarkan data Komisi V DPR, realisasi keuangan Kementerian PUPR sepanjang 2020 mencapai 93,87 persen, sedangkan realisasi fisik menyentuh level 94,96 persen. Dengan kata lain, ada sekitar 6,75 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR atau Rp6,36 triliun yang tidak tersimpan pada tahun lalu.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan bahwa dana yang tidak terserap berasal dari dana blokir, sisa lelang, kegiatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan surat berharga syariah negara (SBSN).
Oleh karena itu, dia meminta agar Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah strategis agar hal yang sama tidak terluang pada 2021.
Baca Juga
Selain itu, dia mendesak supaya Kementerian PUPR memeprcepat proses serah terima pengelolaan sarana dan prasana yang sudah selesan dibangun. Hal tersebut dinilai penting untuk kepentingan masyarkat kepada pemerintah daerah.
"[Serah terima tersebut penting] agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Dalam catatan Bisnis, akan ada penyelesaian tender untuk 848 paket konstruksi senilai Rp7,5 triliun pada akhir Januari 2021.
Secara total, akan ada penyelesaian tender proyek konstruksi sebanyak 2.039 paket dengan nilai Rp22,1 triliun. Adapun, percepatan penyelesaian tender tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
