Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KAI Terancam Kehilangan 80 Persen Penumpang, Ini Sebabnya

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku telah kehilangan pendapatan dan penumpang sebesar 70–80 persen selama pandemi.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 20 Januari 2021  |  17:07 WIB
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (19/4/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (19/4/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengakui telah kehilangan pendapatan dan penumpang hingga sebesar 70--80 persen selama pandemi Covid-19.

"Karena kebetulan 2020 ini kalau saya boleh curhat, itu penurunan atas penumpang kereta api itu luar biasa besar sekali. Dari pendapatan kami dari tahun lalu itu penurunan sampai lebih dari 70--80 persen, seperti itu juga penurunan dari sisi penumpang," ujarnya, Rabu (21/1/2021).

Sementara itu Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan saat ini KRL Jabodetabek memberikan kontribusi 70 persen penumpang dan pendapatan 30 persen bagi KAI.

Djoko memaparkan selama 5 tahun terakhir subsidi (public service obligation/PSO) kepada KAI selalu mengalami peningkatan dengan komposisi terbesar pada subsidi KRL Jabodetabek, sedangkan untuk KA Jarak Jauh cenderung mengalami penurunan.

Sementara untuk KA jarak sedang relatif tetap dan KA jarak dekat KRD cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tercermin dari alokasi subsidi selama 2014 hingga 2017 untuk KRL dari Rp656 miliar menjadi Rp1,34 triliun.

Dalam kaitan PSO yang diterima oleh KAI, Djoko pun lantas memberikan pandangannya terkait isu akuisisi PT KCI yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta. Menurutnya adanya keinginan atau hasrat untuk mengakuisisi atau rencana kolaborasi pada rapat terbatas pada 8 Januari 2019 karena terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang hampir senilai Rp20 triliun dapat membantu meringankan beban pemerintah pusat dalam memberikan PSO.

Namun, Djoko, berujar pada masa pandemi SILPA menjadi sekitar Rp2 triliun.

Selain itu, Djoko juga berpendapat jika akuisisi terjadi pun masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya jika meminta bantuan dari pemda selain DKI Jakarta tidak memungkinkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi lainnya juga minim.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pt kai
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top