Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya agar ada pemerataan ekonomi yaitu dengan menaikkan status pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Niat ini ditandai dengan penandatanganan kolaborasi antara pengusaha besar dalam serta luar negeri dengan daerah juga UMKM.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut nota kesepahaman dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
“Pak Teten bilang UMKM kita jangan jual beras terus dan kerupuk. Investasi Rp1,5 triliun ini adalah UMKM yang melakukan supply chain. Jadi ini modernisasi,” katanya saat sambutan, Senin (18/1/2021).
Bahlil menjelaskan bahwa kolaborasi juga merupakan upaya berbenah dari pemerintah. Amanat tersebut juga sebagai bentuk negara tidak bisa diatur oleh pengusaha.
“Pengusaha yang melakukan usaha di daerah akan melakukan komunikasi dengan baik untuk melibatkan teman-teman di daerah,” jelasnya.
Baca Juga
Kolaborasi investasi harus melibatkan pengusaha lokal. Hal ini merupakan implementasi tujuan dari investasi yang berkualiltas dan inklusif.
“Ini meliputi antara keseimbangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan keseluruhan Indonesia. Di samping itu juga dari ukuran PMA [penanaman modal asing] dan PMDN [penanaman modal dalam negeri],” jelasnya.
Bahlil menuturkan bahwa jauh dari itu semua, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberi dampak bagi ekonomi di daerah. Untuk itu, tidak ada cara lain selain kolaborasi antara pengusaha besar baik dalam dan luar negeri dengan daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Berdasarkan pertemuan timnya dengan kepala daerah, mereka selalu ingin agar dana desa bisa juga ikut mengambil bagian.
Saat ini, dana tersebut berfungsi tapi belum maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan adalah jawaban agar investasi yang masuk juga bisa meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.
“Hari ini jumlah pengusaha besar berjumlah 56 yang tanda tangan baik asing dan dalam negeri dengan 196 UMKM,” jelasnya.
