Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp5,2 triliun per 5 Januari 2021.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program, jumlah tersebut meningkat 55,8 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebanyak Rp3,4 triliun.
Bahkan Non Performing Loan (NPL) yang dicapai juga cukup rendah di bawah 1 persen yaitu sebesar 0,99 persen (akumulasi 2015-2019), dan NPL tahun berjalan sebesar 0,07 persen (per 31 Oktober 2020).
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti menyebut jumlah pencairan KUR pada 2020 melesat melampui Rp2 triliun dari target yang ditentukan. Ini menjadi penanda bahwa usaha sektor kelautan dan perikanan di tengah masyarakat mengalami pertumbuhan.
“Peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah debitur, yaitu sebanyak 173.355 debitur, meningkat 41,69 persen dari jumlah debitur tahun 2019 sebanyak 122.349 debitur,” ujar Artati di Jakarta, Minggu (17/1/2021).
Peningkatan realisasi pencairan dana KUR terjadi pada semua bidang usaha, dimana penyaluran terbesar adalah usaha budidaya perikanan sebesar Rp1,9 triliun untuk 54.158 debitur.
Baca Juga
Kemudian, disusul dengan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Rp1,7 triliun untuk 60.336 debitur, usaha penangkapan ikan Rp1,2 triliun untuk 44.777 debitur, jasa perikanan Rp362,4 miliar untuk 13.872 debitur, dan usaha garam rakyat Rp12,1 miliar untuk 212 debitur.
Artati menjelaskan capaian penyaluran KUR ini berkat sinergi pemerintah dan lembaga penyalur KUR dalam mempermudah akses permodalan melalui berbagai kebijakan.
Kemudahan yang dimaksud antara lain dengan terbitnya Permenko Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang menambahkan skema KUR Super Mikro dengan plafon kredit maksimal Rp10 juta dan kenaikan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta.
Selain itu, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha masyarakat, telah terbit Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020, termasuk perubahannya dengan Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020 dan No. 16 Tahun 2020.
Peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan adanya tambahan subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan, dan/atau paket restrukturisasi kredit.
“KKP sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 60 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan yang diharapkan dapat mempermudah lembaga penyalur KUR dalam membiayai usaha kelautan dan perikanan,” urai Artati.
