Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandakan luas areal penanaman mangrove pada 2021 menjadi 400 hektare, setelah pada tahun lalu berhasil mencatatkan realisasi penanaman di atas target yang ditetapkan.
TB Haeru Rahayu, Dirjen Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia.
"Untuk itu, program penanaman mangrove akan dilanjutkan pada 2021," ujarnya dalam keterangan pers KKP, Sabtu (16/1/2021).
Dia mengungkapkan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, KKP menargetkan penanaman mangrove seluas 400 ha pada 2021. Sampai 2024, penanaman mangrove mencakup areal 1.800 ha.
Berdasarkan data KKP, luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta ha dengan komposisi 2,17 juta hektare wilayah hutan dan 1,32 Juta hektare nonhutan.
Sepanjang 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menanam 2.975.129 batang mangrove dengan luas area 448.18 hektare (ha). Luasan ini melampaui target 200 ha.
Baca Juga
Penanaman mangrove dilakukan di 18 kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Pesisir Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Indramayu, Brebes, Cirebon, Karawang, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Rembang, Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Penajam Pesisir Utara.
TB Haeru Rahayu, Dirjen Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penanaman mangrove di 18 lokasi dilakukan secara padat karya dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 2.645 orang.
Selain bertujuan untuk pemulihan ekosistem pesisir, kegiatan penanaman mangrove disandingkan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya. Tujuannya untuk membantu masyarakat pesisir yang terdampak pandemi, khususnya masyarakat sekitar hutan mangrove.
Tebe berharap, kegiatan penanaman mangrove ini dapat memperbaiki kondisi ekosistem mangrove di Indonesia. “Semoga masyarakat dapat menjaga dan merawat bibit mangrove yang ditanam, serta dapat merasakan manfaat keberadaan ekosistem mangrove,” tandasnya.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengungkapkan pada 2020, KKP tidak hanya melakukan penanaman mangrove, namun juga membangun tempat pembibitan (nursery) mangrove.
“Pada 2020, KKP membangun tempat pembibitan mangrove di 12 lokasi dan memberikan bantuan bibit mangrove sebesar 6 juta bibit. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bibit rehabilitasi mangrove,” ungkap Yusuf.
KKP juga melakukan pelatihan pengolahan produk turunan mangrove guna meningkatkan kapasitas SDM dan terciptanya mata pencaharian baru bagi penggiat mangrove. Saat pelatihan, masyarakat diajarkan cara mengolah produk turunan mangrove (daun, tangkai, dan buah mangrove) menjadi produk olahan seperti makanan dan minuman, batik mangrove, dan produk lainnya.
“Pelatihan dilakukan di 12 lokasi kabupaten/kota di Indonesia. KKP juga memberikan bantuan sarana pengolahan turunan mangrove kepada 28 kelompok penggiat mangrove. Harapannya masyarakat dapat menggerakan ekonomi masyarakat dan memberdayakan para istri nelayan,” tuturnya.
Untuk memperkuat masyarakat, KKP juga memberikan edukasi dan memberikan stimulus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar berupa bantuan bangunan sarana dan prasarana di kawasan yang potensial untuk pengembangan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
“Bantuan pembangunan PRPEP berupa selasar (tracking) mangrove dan sarana pendukung lainnya diberikan di 12 lokasi. Kami ingin PRPEP yang dibangun nantinya tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium alam, tetapi juga dikembangkan untuk destinasi wisata masyarakat ataupun wisata ilmiah,” tandasnya.
