Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Jokowi Suntik Vaksin, Menkeu Laporkan Perkembangan Pembentukan SWF

Setelah divaksin, Presiden ternyata melanjutkan pekerjaannya dan langsung bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang datang bersama Menteri BUMN Erick Thohir untuk melaporkan perkembangan pembentukan LPI.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19 di Tanah Air setelah izin penggunaannya diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Setelah divaksin, Presiden ternyata melanjutkan pekerjaannya dan langsung bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang datang bersama Menteri BUMN Erick Thohir

“[Presiden Jokowi] langsung menerima saya dan Menteri BUMN [Badan Usaha Milik Negara] @erickthohir melaporkan antara lain mengenai perkembangan pembentukan Sovereign Wealth Fund Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA),” tulisnya melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (13/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa di teras Istana Merdeka, Presiden menceritakan proses vaksinasi Covid-19. Presiden merasa seperti suntik vaksin masa kecil.

“Beliau juga cerita yang grogi justru perawatnya yang agak gemetar, sehingga kapas alkohol sampai jatuh dua kali. Sehat selalu Bapak Presiden,” jelasnya.

Di sisi lain, Jokowi telah mengirim nama-nama calon dewan pengawas atau dewas SWF ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan panitia seleksi.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan bahwa surat tentang tiga calon dewas akan dibacakan saat rapat paripurna. Di legislatif, mereka tidak perlu uji kelayakan lagi

“Tidak perlu [uji kelayakan dan kepatutan] karena sifatnya konsultasi,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (13/1/2021).

Azis menjelaskan bahwa setelah diterima nama-nama dewas, masih ada proses sebelum Presiden Jokowi menetapkan pengawas dari kalangan profesional tersebut.

“[Ditetapkan presiden] setelah melalui bamus [badan musyawarah] dan paripurna,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper