Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memperkirakan indeks keyakinan konsumen (IKK) masih berpotensi mengalami penurunan pada awal 2021 sejalan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
Bank Indonesia mencatat IKK pada Desember 2020 mencapai 96,5, mendekati level optimis. Indeks ini pun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IKK pada November 2020 sebesar 92,0.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan kenaikan IKK pada periode tersebut tidak terlepas dari pernyataan pemerintah terkait pengadaan vaksin Covid-19 pada 2021.
“Pengadaan vaksin yang dijanjikan gratis tersebut mendorong peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap pemulihan ekonomi, terutama dalam hal ini, ketersediaan pekerjaan di masa mendatang,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/1/2021).
Josua menilai, kebijakan pengetatan secara terbatas yang diberlakukan pada 11-25 Januari akan membatasi pemulihan ekonomi pada kuartal I/2021 ini mengingat kebijakan tersebut akan berlaku pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa dan Bali dimana ekonomi di pulau Jawa masih berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional.
Dengan pengetatan tersebut diperkirakan akan membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah yang selanjutnya akan berpengaruh pada produktivitas sektor-sektor ekonomi secara khusus restoran, pusat perbelanjaan.
Baca Juga
Meski demikian, pemberlakuan pengetatan terbatas ini diperkirakan tidak akan mendorong pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal II hingga kuartal IV/2020.
Namun begitu, menurutnya, untuk menjaga supaya tingkat konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar tidak lebih terpuruk, maka pemerintah perlu mengoptimalkan produktivitas penyaluran program perlindungan sosial.
Dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan konsumen kelas menengah ke atas, pemerintah perlu mendorong kesuksesan program vaksinasi tahap awal yang tentunya tetap diikuti oleh protokol kesehatan.
Oleh karenanya, pemerintah perlu memprioritaskan belanja bansos dan kesehatan, terutama alokasi untuk program vaksinasi untuk menjaga konsumsi masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Apalagi, imbuhnya, pada saat yang sama pemerintah juga menerapkan kenaikan cukai hasil tembakau serta kebaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan IKK akan kembali mengalami tekanan jika kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan pemerintah tidak efektif, yang kemudian harus kembali diperpanjang.
“Mau tidak mau, percepatan dari realisasi belanja menjadi penting terutama belanja perlindungan sosial,” katanya.
Yusuf menyampaikan pemerintah masih harus terus memastikan distribusi penyaluran bansos tunai bisa berjalan dengan lancar meski pemerintah sudah melakukan langkah cepat. Di samping itu, permasalahan ketepatan data penerima menurutnya juga menjadi penting.
Selain bantuan untuk kelompok masyarakat kelas bawah, dia menambahkan pemerintah juga tidak boleh melewatkan bantuan untuk kelas menengah, misalnya subsidi gaji dan bantuan Kartu Prakerja.
