Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekonom: Kebijakan PPKM Berisiko Besar Bagi Dunia Usaha, 3 Sektor Ini Bakal Terimbas

Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk regional Jawa dan Bali. Kebijakan yang berlaku selama 2 minggu, terhitung 11 Januari sampai 25 Januari bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Hal ini dinilai berisiko besar bagi sektor dunia usaha.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 07 Januari 2021  |  15:20 WIB
Foto aerial kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ketika memasuki masa PSBB Transisi Minggu (11/10/2020). - Galih Pradipta
Foto aerial kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ketika memasuki masa PSBB Transisi Minggu (11/10/2020). - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor dunia usaha, khususnya untuk industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata.

“Kenapa begitu? Karena yang terjadi itu adalah ekspektasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dengan adanya vaksin,” katanya saat dihubungi, Kamis (7/1/2020).

Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk regional Jawa dan Bali. Kebijakan yang berlaku selama 2 minggu, terhitung 11 Januari sampai 25 Januari bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Keyakinan tersebut, jelas Bhima, membuat pelaku usaha mulai melakukan pembelian bahan baku yang lebih banyak berharap kapasitas produksi mulai normal. Akan tetapi, PPKM malah kembali membuat harapan tersebut menurun.

Di sisi lain, tingkat risiko meningkat karena adanya tekanan dari sisi konsumsi rumah tangga. Mobilitas masyarakat pun akan terganggu. Imbasnya adalah penurunan omset dan konsumsi.

“Maka yang terjadi pada kuartal I/2021 adalah kontraksi perekonomian sehingga sulit ekonomi akan mulai tumbuh positif,” jelasnya.

Sementara itu, Bhima menilai anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional tahun ini tidak sebesar di 2020, apalagi pengetatan ini skalanya besar. Beda dengan kebijakan terakhir kali, yaitu untuk Jakarta saja.

Menurut Bhima, kebijakan ini akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi PPKM tidak dibarengi dengan stimulus kepada pengusaha.

“Pengusaha yang tadinya sudah mulai merekrut lagi karyawannya atau mempekerjakan karyawan yang dirumahkan sebelumnya, bisa jadi makin banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kalau ini berlanjut maka banyak pabrik yang tutup secara permanen,” ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dunia usaha ekonomi indonesia PPKM
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top