Bisnis.com, JAKARTA - Harga kedelai yang terus naik membuat hilangnya tahu dan tempe dari pasaran. Penyebabnya para produsen mogok beroperasi sebagai bentuk perlawanan.
Anggota Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021. Apalagi ditambah dengan pandemi Covid-19 yang belum selesai yang berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Sementara tahu dan tempe adalah makanan pokok setelah nasi bagi masyarakat,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Anis menjelaskan bahwa sebagai negara agraris, sektor pertanian Indonesia tidak berkembang, bahkan terus mundur.
“Salah satunya karena kebijakan pangan nasional yang tidak didasarkan pada data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan,” jelasnya.
Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 sebesar US$461 per ton. Ini naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya , yaitu US$435 per ton.
Salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia adalah lonjakan permintaan kedelai dari China kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Permintaan kedelai China naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton.
Untuk mengatasinya, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.
Faktanya, pemerintah kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Kementerian Pertanian sempat menarget produksi kedelai pada 2019 bisa mencapai 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,4 juta ton.
Namun, hingga Oktober 2019 hanya tercapai 480.000 ton atau 16,4% dari target. Pada 2018 juga sama, dari target 2,2 juta ton produksi kedelai, hanya terealisasi 982.598 ton.
Anis juga menyoroti optimalisasi penggunaan dana desa. Program yang diselenggarakan dari dana desa seharusnya memiliki daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi pedesaan.
“Seharusnya Dana Desa bisa dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dan salah satunya adalah untuk pengembangan kedelai lokal,” kata Anis.
Bukan hanya itu, Anis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata niaga kebutuhan pangan dan memperhatikan pentingnya kolaborasi aktif antara kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan stabilitas harga pangan.
Terakhir, pemerintah harus menindak tegas para spekulan yang melakukan praktik penimbunan. Kementerian Perdagangan harus mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan tanpa kecuali.
“Sanksi tegas ini menjadi pelajaran atau shock therapy bagi para spekulan agar tidak lagi melakukan aksi penimbunan karena dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar,” terang Anis.
