Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Inggris akhirnya menyetujui kesepakatan perdagangan pasca-Brexit Perdana Menteri Boris Johnson, kurang dari 24 jam sebelum batas waktu pada 31 Desember 2020.
Dilansir dari Bloomberg, House of Lords memberi lampu hijau untuk perjanjian tersebut pada Rabu malam, hanya sehari sebelum Inggris meninggalkan pasar tunggal UE ketika periode transisi berakhir pada pukul 11 malam.
Johnson berterima kasih kepada anggota Parlemen karena mendukung undang-undang bersejarah tersebut, yang mengubah perjanjian yang dia tandatangani dengan Uni Eropa menjadi hukum Inggris.
“Nasib negara besar ini sekarang berada di tangan kami. Kami menjalankan tugas ini dengan tujuan dan dengan kepentingan publik Inggris sebagai inti dari semua yang kami lakukan," kata Johnson dalam pernyataan yang dikirim melalui email setelah kesepakatan itu disetujui, seperti dikutip Bloomberg.
Desakan untuk meraih kesepakatan melalui Parlemen dalam satu hari mengakhiri kisah empat tahun yang telah mencengkeram politik Inggris dan memecah belah negara.
Sejak pemungutan referendum Brexit pada Juni 2016, kekacauan terkait pemisahan Inggris dari Uni Eropa telah memaksa dua perdana menteri untuk mengundurkan diri, mengguncang pasar, dan memperburuk hubungan Inggris dengan mitra dagang terbesarnya tersebut.
Baca Juga
Bagi Johnson, ini adalah pencapaian pribadi sekaligus tonggak politik. Dia adalah wajah dari kampanye pro-Brexit pada tahun 2016 dan paling merugi secara politik dari kegagalan untuk menyampaikan pemisahan yang teratur.
Masih ada risiko bagi Johnson dan Inggris dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, dengan aturan baru untuk perdagangan dan pemeriksaan barang yang melintasi perbatasan kemungkinan akan membuat gangguan tidak terhindarkan.
Pertanyaan tentang seberapa dekat atau jauh Inggris seharusnya dengan pasar UE akan menjadi fitur permanen debat politik Inggris.
Namun, dalam jangka pendek, kesepakatan itu memberi Johnson kemenangan di dalam negeri pada waktu yang sulit. Pemerintahnya kini tengah memerangi kebangkitan virus corona yang telah menyebabkan resesi terdalam selama lebih dari 300 tahun dan sekarang mengancam layanan kesehatan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, akan ada perdagangan barang dengan tarif nol dan tanpa kuota antara Inggris dan UE, namun ada ketentuan yang sangat terbatas untuk perusahaan jasa, yang menyumbang 80 persen dari ekonomi Inggris.
Kesepakatan yang dicapai pada Malam Natal tersebut ditandatangani Rabu oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, sebelum diterbangkan ke London untuk ditandatangani oleh Johnson.
“Dengan menandatangani kesepakatan ini, kami memenuhi keinginan kedaulatan rakyat Inggris untuk hidup di bawah hukum mereka sendiri, yang dibuat oleh Parlemen terpilih mereka sendiri,” ungkap Johnson di akun Twitter-nya.
