Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kades dan Perangkatnya Tak Terdaftar BPJS, Pendapatan Iuran Rp733 M Hilang

Kehilangan tersebut karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 29 Desember 2020  |  15:59 WIB
Petugas menjelaskan kepada peserta tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Bisnis - Rachman
Petugas menjelaskan kepada peserta tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemantauan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019. Ini terdiri atas BPJS Kesehatan serta instansi pemerintah juga  swasta di DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan bahwa hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

"Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern," katanya melalui konferensi pers melalui virtual, Selasa (29/12/2020).

Dori menjelaskan bahwa salah satu masalah tersebut adalah penganggaran iuran peserta pekerja penerima upah (PPU) penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah (kepala desa dan perangkat) melalui mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta dana perhitungan fihak ketiga (PFK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan PPU penyelenggara negara/daerah yang berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran tahun 2019 sebesar Rp733,00 miliar," jelasnya.

Kehilangan tersebut karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

"Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar membuat mekanisme atau petunjuk teknis terkait dengan integrasi antarfungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah, kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Dori.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk BPJS Kesehatan kepala desa perangkat desa
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top