Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu meneruskan upaya penyelamatan ekonomi sektor pariwisata yang sudah dilakukan serta membenahi sejumlah bantuan yang dinilai tidak begitu efektif sampai dengan saat ini.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan pelaku usaha di sektor pariwisata.
Pertama, meneruskan langkah pengalokasian anggaran kegiatan pemerintah ke sektor pariwisata tahun depan sebagai salah satu cara menyelamatkan industri tersebut yang masih mengalami kesulitan untuk bertahan.
Kedua, pemerintah perlu menghadirkan proteksi bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dari ancaman perumahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menyalurkan subsidi gaji khusus.
"Hal itu akan memperkecil kemungkinan subsidi gaji yang disalurkan untuk salah sasaran. Bukan hanya mendorong daya beli pekerjanya, tetapi pelaku usahanya juga terbantu," ujar Faisal kepada Bisnis.com, Selasa (29/12/2020).
Ketiga, dilakukan upaya untuk menekan biaya operasional pelaku usaha pariwisata yang dinilai mesti masuk ke dalam skala prioritas pemulihan ekonomi nasional mengingat dampak pandemi terhadap sektor tersebut sangat signifikan.
Baca Juga
Terkait dengan hal tersebut, lanjut Faisal, pemerintah bisa menyalurkan insentif fiskal khusus untuk sektor pariwisata dengan menahan kenaikan beban pajak selama masa survive.
"Pemerintah harus memastikan hal itu bisa dipastikan bisa dilakukan sampai dengan pandemi mereda dan mobilitas wistawan normal. Setelah itu, baru akan efektif jika diberikan stimulus untuk ekspansi," sambungnya.
