Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa terdapat delapan area reformasi kesehatan yang akan dilakukan pada 2021.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa reformasi kesehatan pada 2021 tersebut juga akan diiringi dengan penguatan sistem tracing dan tracking serta penerapan protokol kesehatan.
“Ada delapan area reformasi kesehatan, pendidikan dan penempatan nakes, penguatan puskesmas, peningkatan RS, dan layanan kesehatan di DPTK, kemandirian farmasi dan alkes, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta TI, digitaliasi, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya dikutip dari akun twitter @BappenasRI, Sabtu (26/12/2020).
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan menyampaikan lima tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam mengejar momentum pemulihan ekonomi pada 2021.
Menurutnya, sektor kesehatan masih akan menjadi tantangan yang besar meski program vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat dan telah direncanakan sekitar 180 juta masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis.
Oleh karena itu, dia menyampaikan protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara disiplin, sekalipun vaksinasi telah dilakukan.
Baca Juga
Dalam pidato sambutan untuk Ulang Tahun ke-70 Ikatan Dokter Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran bagi pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai kelemahan, khususnya di sektor kesehatan.
"Situasi sulit yang sedang kita hadapi gunakan sebagai momentum untuk melakukan tranformasi, termasuk reformasi sistem kesehatan di negara kita," kata Jokowi.
Dalam reformasi sistem kesehatan, Jokowi menyatakan hal yang perlu diperkuat ialah dari sisi pencegahan. Menurutnya, orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat adalah yang utama untuk promotif dan preventif dari sektor non-kesehatan.
