Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan tetap berkomitmen menjalan program biodisel yang terbukti berhasil menjadi salah satu instrumen stabilisasi harga CPO dan sebagai pembuktian pada pasar global akan keberhasilan Indonesia akan penggunaan energi terbarukan.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan mandatory biodisel sebenarnya sejalan dengan mandat global yang berupaya menggantikan energi fosil dengan energi biru. Di mana sawit merupakan salah satu energi biru yang dimaksudkan.
"Lalu kemudian setelah kita kembangkan dan konsisten bahkan juga mendapat apresiasi dari global masih ada tantangan lain yang mana juga datang dari mereka [Uni Eropa] yang membuat konsep tersebut," katanya dalam webinar bertajuk Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa, Kamis (17/12/2020).
Musdhalifah mengemukakan sementara Indonesia sudah melaju dari B10, B20, dan B30, di negara Eropa B5 saja belum berjalan. Hal itu menjadi bukti, bahwa Eropa memiliki strategi dalam mengendalikan komoditi handal di pasar global.
Pasalnya, Musdhalifah memperkirakan hal itu dikarenakan minyak nabati Eropa kalah bersaing dan tidak dapat masuk komponen energi karena memang belum ekonomis.
Tentunya, indikasi di atas perlu menjadi pertimbangan hambatan pengembangan komoditas sawit di Tanah Air yakni beragam kampenye negatif yang ditujukan pada sawit semata hanya untuk kepentingan komoditas Eropa saja.
Baca Juga
Adapun secara spesifik sejumlah hambatan terkait sawit di Eropa salah satunya yakni EU forest regulation yang akan berdampak pada produk minyak sawit dan biofuel. Sementara di Inggris akan diimplementasikannya secondary legislation dari UK Due Diligence pada 2021.
"Meskipun UE bukan merupakan negara tujuan utama ekspor CPO tetapi seringkali UE dijadikan role model dan rujukan pengambilan keputusan bagi negara-negara lain sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi negara lain untuk mengikuti jejak UE," katanya.
