Bisnis.com, JAKARTA - Vaksin Covid-19 yang segera beredar di tengah masyarakat diyakini tidak sepenuhnya gratis. Padahal beberapa negara bahkan tetangga seperti Singapura membebaskan biaya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk vaksinasi gratis bisa dicari. Caranya dengan realokasi dari pengeluaran lain seperti belanja infrastruktur.
“Karena yang urgent adalah penanganan pandemi dalam jangka pendek-menengah. Ini bisa dilakukan dengan jalan APBN perubahan pada awal tahun 2021,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).
Bhima menjelaskan bahwa idealnya vaksin gratis, apalagi dalam konteks bencana nasional. Jika berbayar, dikhawatirkan menciptakan ketimpangan.
Alasannya, kelas menengah ke atas bisa mengakses vaksin yang komersil. Sementara kelas bawah menunggu bantuan vaksin pemerintah. Itulah kenapa vaksin dalam hal ini untuk Covid-19 harus gratis.
“Tentu jika vaksin komersil, aksesnya jauh lebih mudah dan prosedur tidak lama seperti vaksin pemerintah [yang gratis],” jelasnya.
Baca Juga
Di sisi lain dalam pembagiannya nanti, Bhima meminta pengawasannya jangan terjadi monopoli distributor. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) harus melakukan deteksi dini.
“Kemudian soal fokus pada kelompok rentan diutamakan seperti masyarakat lansia dan memiliki penyakit bawaan,” ucapnya.
