Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penurunaan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta hingga 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hingga saat ini backlog rumah masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Angkanya mencapai 9 juta hingga 10 juta rumah.
"Kami targetkan pada 2024 itu hanya sekitar 5 juta saja angka backlog rumah," ujarnya, Selasa (15/12/2020).
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp780 triliun guna membangun rumah selama kurun lima tahun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Adapun untuk mencapai target itu, Kementerian PUPR gencar melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni.
Program tersebut telah dimulai sejak 29 April 2015 pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit rumah per awal 2020 yang terdiri dari 6,48 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income dan 0,56 juta unit rumah untuk non MBR.
Lalu backlog perumahan juga terjadi pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini sebanyak 2,36 juta unit rumah terdiri dari backlog RTLH tahun 2015 dan RTLH tahun 2015 hingga 2019.
Untuk target RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 - 2024 dimana target intervensi langsung pemerintah mencapai 5 juta yang terdiri SMF sebanyak 50.000 unit, subsidi BP2BT sebanyak 100.000 unit, Tapera sebanyak 500.000 unit, subsidi perumahan FLPP/SSB - SBUM sebanyak 900.000 unit, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat sebanyak 3,45 juta unit.
