Bisnis.com, JAKARTA - Bank of Korea menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperluas mandatnya, pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Hal itu seiring bank sentral global diminta untuk menangani berbagai masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.
Lebih dari selusin anggota parlemen Korea Selatan mendorong pengesahan RUU untuk menambahkan stabilitas pertumbuhan ketenagakerjaan ke mandat BOK, tugas yang dimiliki oleh beberapa bank sentral lainnya termasuk Federal Reserve dan Reserve Bank of Australia.
Proposal itu muncul saat kehilangan pekerjaan di Korea Selatan memuncak tahun ini meskipun ada dukungan pemerintah. Hal ini juga mencerminkan persepsi masyarakat yang berkembang bahwa peran bank sentral tidak lagi dapat difokuskan secara sempit pada inflasi, terutama ketika kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan harga tampaknya kurang mendesak dibandingkan dengan masalah ekonomi lainnya.
"Kami berada di tengah-tengah perubahan besar di bank sentral, yang terjadi tidak hanya di Korea tetapi di tempat lain juga," kata Frederic Neumann, kepala bersama penelitian ekonomi Asia di HSBC Holdings Plc., dilansir Bloomberg, Senin (7/12/2020).
Dia melanjutkan, dalam praktiknya, ini adalah tugas yang rumit sebab berbagai mandat terkadang dapat bertentangan satu sama lain.
Gubernur BOK Lee Ju-yeol bulan lalu mengatakan bank akan secara aktif mengambil bagian dalam diskusi parlemen tentang masalah mandat. Namun dia menyatakan keprihatinan bahwa mandat tambahan dapat berbenturan dengan tujuan lain dari harga dan stabilitas sistem keuangan.
Ada juga pemikiran besar yang mengatakan bank sentral tidak dapat lagi dianggap sebagai solusi pertama untuk semua masalah dalam perekonomian. Gubernur Fed Jerome Powell dan kepala Bank Sentral Eropa Christine Lagarde termasuk di antara mereka yang menyerukan lebih banyak dukungan fiskal untuk membantu perekonomian.
The Fed mendefinisikan mandat ini pada tugas untuk mempertahankan lapangan kerja maksimum dengan inflasi yang stabil. Sedangkan RBA menyerukan lapangan kerja penuh. Rancangan undang-undang di Indonesia awal tahun ini meminta bank sentral bekerja lebih dekat dengan pemerintah untuk mendukung perekonomian.
Di Selandia Baru, pemerintah telah meminta bank sentral untuk melampaui mandat maksimum ketenagakerjaan dan inflasi, serta mempertimbangkan stabilitas harga perumahan juga.
RUU Korea tidak menentukan secara tepat bagaimana mandat pekerjaan harus dilaksanakan, menunjukkan banyak perdebatan akan diperlukan. Dorongan untuk memperkenalkan mandat stabilitas keuangan berlarut-larut selama bertahun-tahun sebelum disetujui setelah krisis keuangan global.
Namun, momentum kali ini lebih besar karena dukungan untuk RUU tersebut datang dari anggota parlemen yang berkuasa dan oposisi.
BOK sudah mempertimbangkan pekerjaan sampai taraf tertentu karena meninjau kebijakan moneter. Bank sentral telah melakukan beberapa pekerjaan berat untuk mendukung perekonomian di masa pandemi termasuk penurunan suku bunga 75 basis poin, pinjaman murah kepada perusahaan, pembelian obligasi pemerintah, dan program khusus untuk membeli utang perusahaan.
Selain itu, Lee telah berulang kali mengatakan bank siap untuk bertindak dengan langkah moneter yang tidak konvensional jika diperlukan.
Bagaimana bank akan mencapai tujuan pekerjaan selain mempertahankan stimulus lebih lama juga tidak jelas, seperti ukuran ketenagakerjaan yang akan digunakan, mengingat volatilitas data pengangguran Korea.
Namun, menentang perubahan akan memerlukan taruhan besar. Pada sidang parlemen awal tahun ini, beberapa anggota parlemen menuduh pejabat BOK bekerja sendiri di tengah krisis. Yoo Sung-kull, seorang anggota parlemen partai oposisi di balik RUU tersebut, mengatakan perampingan bank harus dipertimbangkan jika hanya berpegang pada mandat yang ada.
